Jakarta, KPonline – Isu reshuffle menteri belakangan menguat. Berdasarkan data yang dihimpun KPonline, setidaknya ada 7 Menteri yang rencananya akan terkena reshuflle. Namun demikian, yang penting untuk dicatat, reshuffle merupakan kewenangan Presiden.
Hal ini ditegaskan Wakil Presiden Jusuf Kalla usai menghadiri Simposium Nasional dengan Tema Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial dalam UUD 1945,Rabu (12/7/2017). “Sekali lagi, reshuffle itu hak kewenangan prerogatif Presiden,” katanya.
Siapa saja Menteri yang terancam akan diganti?
1. Menteri Keuangan, Sri Mulyani
Menurut pengamat politik dari UIN Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago, yang menjadi prioritas untuk segera di-reshuffle adalah menteri bidang perekonomian. Salah satunya adalah Sri Mulyani yang saat ini menjabat Menteri Keuangan.
Era pemerintahan Jokowi, bidang ekonomi mendapatkan rapor merah. Indikatornya daya beli yang makin menurun dan utang luar negeri makin melejit. Menurut Pangi, pembangunan infrastruktur yang disuntikkan dari hutang hanya meninggalkan beban yang berat bagi perjalanan bangsa. Dalam hal ini, Sri Mulyani dinilai gagal.
2. Menteri Kordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution.
Bidang ekonomi dinilai sangat buruk, sehingga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian layak diganti. Hal itu terbukti dengan semakin naiknya laju inflasi yang dianggap belum mampu ditangani oleh Darmin Nasution. Bahkan Darmin sendiri mengakui laju inflasi Januari 2017 sebesar 0,97 persen menurut Badan Pusat Statistik (BPS) langsung membuat pemerintah kalang kabut dalam menyusun berbagai skema pengendalian yang diperkirakan masih akan terus terjadi. Untuk diketahui bahwa BPS mencatat, administered price mengalami inflasi sebesar 2,57 persen, volatile foods sebesar 0,67 persen, dan inflasi komponen inti sebesar 0,56 persen.
Selain itu, angka defisit anggaran pemerintah yang hampir menyentuh angka 3% juga dianggap sangat rawan sekali. Angka defisit yang mencapai 2,92% ini tentu saja sangat berpotensi mengganggu kestabilan ekonomi nasional. Defisit itu terjadi oleh karena beberapa faktor, diantaranya adalah kurang optimalnya program Tax Amnesty. Menurut Darmin, defisit anggaran melebar karena proyeksi pendapatan negara yang turun Rp 36,2 triliun menjadi Rp 1.714,1 triliun. Penerimaan pajak negara seret, pada semester pertama baru tercapai Rp 571,9 triliun atau 38,2 persen dari target.
3. Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti
Beberapa hari belakangan, gelombang protes dari nelayan yang merasa dirugikan oleh kebijakannya melarang cantrang menguat. Awalnya, Presiden Joko Widodo tidak terpengaruh dengan berbagai protes yang dialamatkan kepada Susi Pudjiastuti dan bisa menerima alasan bahwa pelarangan cantrang untuk melindungi biota laut dan mempertahankan regenerasi ikan.
Belakangan dikabarkan, Jokowi mulai terganggu setelah mendapat bisikan bahwa kemarahan kelompok nelayan juga berimbas pada anjloknya dukungan. Bisikan seperti inilah yang kabarnya membuat posisi Susi di Kabinet Kerja menjadi sangat kritis, dan bukan tidak mungkin akan me-reshuffle menteri Susi.
4. Menteri Negara BUMN, Rini Soemarni
Seperti diberitakan tempo.co, penyebabnya adalah hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan ihwal kerja sama PT Pelindo II (Persero) dengan Hutchison Port Holdings. Menurut audit itu, kontrak kerja sama yang diteken Rini mewakili pemerintah sebagai pemegang saham PT Pelindo II ditengarai merugikan negara Rp 4,08 triliun. Posisi itu menyulitkan Presiden, sehingga pilihan terbaik adalah me-reshuflle Menteri Rini.
Rini sudah berada di samping Jokowi sejak awal kemenangan Jokowi dalam Pilpres 2014 lalu. Dialah yang dipercaya menjadi kordinator Rumah Transisi, kelompok yang mempersiapkan susunan pemerintahan Jokowi-JK masa itu. Rini sekaligus menjadi palang pintu yang menentukan siapa yang bisa masuk dan merapat ke Jokowi, dan siapa yang tidak bisa dan harus menunggu di luar pagar.
5. Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri
Kementerian Ketenagakerjaan di bawah pimpinan M Hanif Dhakiri bisa digolongkan sebagai salah satu Kementerian yang mendapatkan rapor merah di era Presiden Joko Widodo. Sejak dipimpin oleh politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PBK) ini, sejumlah permasalahan ketenagaakerjaan di Indonesia malah semakin memburuk.
Sebagai contoh, Hanif yang sudah memimpin Menaker dari Oktober 2014, belum bisa menyelesaikan sejumlah permasalahan mendasar ketenagakerjaan. Salah satunya terkait dengan permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang merupakan pahlawan devisa bagi Indonesia. Menurut anggota Komisi Ketenagakerjaan DPR RI, Irma Suryani Chaniago, ditangan Hanif belum ada perubahan yang siginifikan soal permasalahan yang menimpa para TKI.
6. Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Asman Abnur
8. Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin
8. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Eko Putro Sandjojo
Kabarnya, tiga nama terakhir diresffle karena arah politik partai dimana ketiga menteri ni berasal sering berbeda haluan. Salah satunya dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 yang lalu.
Perlu diketahui, Asman Abnur berasal dari Partai Amanat Nasional (PAN), Lukman Hakim Saifudin dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP),dan Eko Putro Sandjojo berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
