KPonline, Tuban – Isu pemutusan hubungan kerja (PHK) yang sempat beredar di kalangan anggota Satuan Pengamanan (Satpam) PT Solusi Bangun Indonesia (SBI) Tuban memicu reaksi keras dan perlawanan di lingkungan pekerja. Informasi yang menyebut adanya rencana pengurangan tenaga keamanan dengan alasan efisiensi anggaran menimbulkan gejolak, khususnya bagi para pekerja alih daya yang menggantungkan nafkah keluarganya dari pekerjaan tersebut.
Sebelumnya, beredar kabar bahwa PT SBI akan melakukan PHK terhadap sejumlah anggota Satpam sebagai bagian dari langkah efisiensi perusahaan. Namun informasi tersebut kemudian dibantah oleh manajemen melalui pernyataan resmi yang dimuat sejumlah media pada Selasa (23/6/2026).
Dalam keterangannya, perusahaan menegaskan bahwa hingga saat ini tidak terdapat rencana PHK terhadap tenaga keamanan maupun pekerja lainnya. PT SBI juga menyatakan tetap berkomitmen menjalankan program efisiensi tanpa mengabaikan kepentingan tenaga kerja lokal.
Menanggapi klarifikasi tersebut, Ketua PUK SPAI FSPMI PT SBI, Shokiful Alfianto, menyampaikan apresiasi atas sikap perusahaan yang telah memberikan kepastian kepada para pekerja. Meski demikian, pihaknya menegaskan akan terus mengawal agar tidak terjadi pemangkasan upah maupun PHK terhadap anggota Satpam hingga awal tahun 2027.
“Informasi ini sudah saya sampaikan kepada rekan-rekan di lapangan. Namun respon yang muncul justru di luar dugaan. Emosi mereka tidak serta-merta mereda karena keresahan yang terlanjur muncul akibat isu yang beredar sebelumnya,” ujar Shokiful.
Menurutnya, dampak isu tersebut tidak hanya dirasakan para anggota Satpam, tetapi juga keluarga mereka. Sebab, sebagian besar kebutuhan ekonomi rumah tangga bergantung pada penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan di lingkungan PT SBI.
Sementara itu, polemik yang terjadi belakangan ini mendapat sorotan tajam dari Ketua Konsulat Cabang FSPMI Tuban, Duraji, S.H. Ia menilai Edi Siswanto gagal menciptakan dan menjaga iklim kerja yang kondusif di Departemen Security PT SBI Tuban. Pasalnya informasi yang disampaikan kepada perwakilan anggota Satpam beberapa waktu yang lalu menimbulkan kegaduhan yang serius.
“Ketika informasi yang menyangkut masa depan pekerjaan beredar tanpa kejelasan dan berujung pada kegaduhan, maka harus ada evaluasi yang serius. PT SBI perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola komunikasi serta kinerja kepemimpinan di Departemen Security agar kejadian serupa tidak kembali terulang,” tegas Duraji.
Menurutnya, seorang pemimpin seharusnya mampu memberikan rasa aman, kepastian, dan ketenangan kepada bawahannya. Sebaliknya, kondisi yang menimbulkan spekulasi justru menunjukkan adanya persoalan yang perlu dibenahi dalam sistem komunikasi internal.
FSPMI menegaskan bahwa peristiwa ini harus menjadi pelajaran penting bagi seluruh jajaran perusahaan. Informasi yang berkaitan dengan nasib pekerja harus disampaikan secara akurat, terukur, dan bertanggung jawab karena menyangkut keberlangsungan hidup ratusan keluarga pekerja.
“Jangan sampai isu yang belum jelas kebenarannya berubah menjadi teror psikologis bagi pekerja dan keluarganya. Kepercayaan pekerja adalah aset yang harus dijaga. Karena itu, evaluasi terhadap pihak-pihak yang menyebabkan munculnya kegaduhan menjadi langkah yang wajar demi menjaga kondusivitas hubungan industrial di PT SBI Tuban,” pungkas Duraji.
Lebih lanjut, aktivis buruh Tuban tersebut menegaskan bahwa setiap konflik atau persoalan di lingkungan kerja harus dikelola secara sehat, transparan, dan profesional. Dengan demikian, peristiwa serupa tidak kembali terjadi dan hubungan industrial yang harmonis dapat terus terjaga.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com
