Surabaya, KPonline – Aksi serentak #02Oktober2019 yang dilakukan oleh kaum buruh dari elemen KSPI Jawa Timur pada hari ini (Rabu, 02/10) telah berjalan kondusif dan jauh dari isu politik yang akhir-akhir ini menjadi hal yang sangat sensitif.
Hasil dari perjuangan buruh/pekerja kali ini pun bisa dikatakan memuaskan, karena tidak ada satupun tuntutan dari buruh Jatim yang ditolak ataupun dipersulit oleh pihak DPRD Provinsi Jatim selaku pemangku kebijakan.
Hal ini tentunya bisa terwujud berkat usaha tak kenal lelah jajaran perangkat yang tiada henti-hentinya menyusun konsep serta melakukan lobby kepada stakeholder terkait, sebelum aksi dilakukan.
Dan berikut ini adalah hasil lengkap tuntutan aksi buruh Jawa Timur yang digelar pada hari ini, diantaranya adalah :
1. DPRD Provinsi Jawa Timur menyepakati untuk membentuk Peraturan Daerah Jaminan Pesangon di Jawa Timur, dan segera dimasukkan dan dibahas dalam Prolegda tahun 2019, dengan melibatkan elemen Buruh Jawa Timur dan Elemen Masyarakat dan Perburuhan lainnya dalam bentuk TIM Kecil.
2. DPRD Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Elemen Buruh Jawa Timur, sepakat pada bulan Oktober 2019 ini, melakukan audiensi dengan Kementrian Ketenagakerjaan dana Kementrian Dalam Negeri di Jakarta.
3. Sepakat untuk dilakukan Rapat Dengar Pendapat dan Evaluasi untuk membahas disparitas upah yang ada di Jawa Timur, oleh DPRD Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta elemen Buruh Jawa Timur pada bulan Oktober 2019.
4. DPRD Provinsi Jawa Timur sepakat, segera membentuk BPRS (Badan Pengawas Rumah Sakit) selambat-lambatnya pada tahun 2020.
Sebuah hasil yang bisa dikatakan cukup melegakan pihak buruh ditengah kegundahannya yang akhir-akhir ini, disuguhi oleh sikap pemerintah yang dinilai tidak berpihak lagi kepada buruh.
Sekretaris FSPMI Jawa Timur Jazuli, menganggap bahwa hasil aksi hari ini menjadi sebuah ajang pembuktian mereka (kaum buruh), bahwa buruh masih bisa berbuat lebih di lingkup regional.
“Sebuah proses yang panjang dan tidak mudah untuk meyakinkan DPRD Prov. Jatim untuk mau mendengarkan aspirasi kita, namun pada akhirnya, hari ini seluruh tuntutan kita bisa diterima, bahkan segera akan di realisasikan secepatnya oleh DPRD Prov. Jatim.” Ujar Jazuli kepada team media perdjoeangan.
Hasil yang ada pada hari ini, menurut mereka akan terus dikawal secara intensif oleh jajaran perangkat buruh, karena mereka menganggap, jika tanpa ada pengawalan, maka hasil aksi hari ini hanya akan menjadi selembar kertas belaka.
(Bobby – Surabaya)
