Jakarta, KPonline – Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran untuk menyikapi kebijakan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita yang melakukan impor beras di saat kondisi stok beras di dalam negeri sedang surplus.
Aksi KSPI ke kantor DPP NasDem dilakukan, karena Menteri Perdagangan berasal dari kader Nasdem. KSPI berpendapat, kebijakan impor tersebut merugikan buruh, petani, dan rakyat kecil.
Selain persoalan Enggariasto yang melakukan impor beras, agenda lainnya adalah mendorong agar NasDem tidak lagi asal melakukan upaya yang diduga sebagai “pembungkaman” terhadap Rizal Ramli yang mengkritisi kebijakan impor beras.
Selain ke kantor Nasdem, aksi juga akan dilanjutkan langsung ke gedung Kementerian Perdagangan, gedung Bank Indonesia, dan Istana Merdeka.
Target aksi tersebut juga sekaligus untuk menolak rencana kegiatan konvensi internasional yang akan digelar di Bali pada tanggal 8-14 Oktober untuk menentang annual meeting IMF-World Bank.
Aksi tersebut tidak hanya akan digelar di Jakarta saja. Aksi akan dilakukan serentak di 15 provinsi.
Meskipun Disomasi, KSPI Akan Tetap Aksi di Kantor NasDem
Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Massa Buruh NasDem memberikan peringatan (Somasi Terbuka) kepada Said Iqbal selaku Presiden DPP FSPMI. Somasi ini diberikan terkait dengan rencana unjuk rasa yang salah satunya akan dilakukan di DPP NasDem, Senin (1/10/2018).
Dalam surat bernomor 0050/SE/DPP/GN/IX/2018 tersebut, mereka menolak rencana aksi tersebut dan meminta agar FSPMI mengurungkan niat untuk menjadikan kantor DPP Partai NasDem sebagai titik kumpul aksi.
Namun demikian, KSPI menegaskan akan tetap menjadikan Kantor DPP Partai NasDem sebagai sasaran aksi. Hal ini, karena, salah satu isu yang diangkat buruh adalah mengenai kebijakan impor. Dimana Menteri Perdagangan notabene adalah kader Partai NasDem.
Oleh karena itu, wajar jika buruh meminta agar Partai NasDem menegur kadernya. Buruh berpendapat, kebijakan impor, seperti impor garam, beras, dan impor lainnya yang sudah berlebihan merugikan rakyat Indonesia karena memukul daya beli masyarakat, khususnya petani garam dan padi.
Bukannya menemui perwakilan buruh dan menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi, justru mengancam akan melakukan upaya hukum. Hal ini justru akan merugikan Partai NasDem itu sendiri. Karena rakyat dan buruh Indonesia akan menduga partai ini anti kritik.
