Jakarta, KPonline – Ini kabar baik bagi pekerja. Sayangnya, bukan di Indonesia. Tetapi di Inggris sana.
Mengutip laporan CNN, Senin (23/3/2020), Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak mengatakan bahwa pemerintah akan membayarkan 80% gaji pekerja untuk tiga bulan ke depan. Jumlah maksimalnya sekitar US$ 2.900 atau sekitar Rp 46,4 juta (kurs Rp 16.000). Jumlah ini diambil dari nilai upah minimum di Inggris.
Langkah-langkah itu dilakukan untuk semua perusahaan. Besar atau kecil. Hal ini juga diharapkan dapat meminimalisir dampak resesi yang disebut membayangi Inggris ketika aktivitas di seluruh ekonomi terhenti.
Pembayaran pertama bagi bantuan gaji karyawan ini akan dilakukan dalam beberapa minggu ke depan, dengan program sepenuhnya berjalan pada akhir April.
Langkah ini juga merupakan bagian dari paket penyelamatan untuk dunia bisnis di Inggris, termasuk keringanan pajak sebesar £ 30 miliar dan pinjaman tanpa bunga hingga 12 bulan untuk sektor ritel, perhotelan dan rekreasi.
Pemberian subsidi untuk membayar gaji pekerja, dibarengi dengan keputusan Pemerintah Inggris secara resmi memberlakukan Kebijakan lockdown selama tiga pekan ke depan untuk menangkal penyebaran COVID-19, per hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 Masehi. Semua warga negara Inggris diharuskan tetap tinggal di rumah. Pernyataan ini ditegaskan oleh Perdana Menteri (PM) Inggris, Boris Johnson, seperti dilansir AFP.
Pengumuman lockdown ini disampaikan setelah jumlah korban meninggal akibat virus Corona di Inggris bertambah menjadi 335 orang. Adapun dengan total kasus virus Corona di Inggris saat ini mencapai 6.650 kasus.
Bagaimana dengan Indonesia?
Boro-boro memberikan subsidi sebesar 80% gaji. Pemerintah justru meluncurkan Kartu Pra Kerja, yang disiapkan untuk mengantisipasi dampak PHK akibat COVID-19. Padahal yang dibutuhkan adalah kebijakan real untuk mencegah agar di masa sulit ini jangan sampai terjadi PHK.
Apalagi manfaat kartu pra kerja tidak bisa dirasakan secara instan. Ia bentuknya adalah pelatihan, sebagai bekal untuk mencari pekerjaan. Ironisnya, dalam situasi seperti sekarang, banyak pekerjaan yang terhenti. Mau nyari kerja dimana?
Pemerintah sendiri bahkan menganjurkan agar masyarakat tetap berdiam diri di rumah. Masalahnya, bagaimana mereka memenuhi kebutuhannya jika penghasilannya terhenti? Jawabnya adalah subsisi. Negara harus hadir untuk mencukupi kebutuhan rakyat selama proses isolasi terjadi.
Negara tidak punya uang? Gampang. Potong saja setengah dari gaji pejabat negara untuk dibagikan kepada rakyat kecil.
Pemerintah Indonesia sampai saat ini menegaskan tidak akan melakuka lockdown. Namun demikian, pemerintah menghimbau agar masyarakat melakukan work form home. Menghindari kerumunan.
Tetapi kebijakan ini tidak efektif. Pabrik-pabrik masih beroperasi. Dengan demikian, buruh masih harus datang di pabrik. Berdesak-desakan di bus kota dan KRL. Mereka sangat rentan tertular.
Itulah sebabnya, kita mendesak agar pemerintah segera meliburkan para pekerja. Jangan jadikan mereka sebagai tumbal dari pendemi.
