“Gak Nutut Saya Kalau Harus Jadi Jamkeswatch”

“Gak Nutut Saya Kalau Harus Jadi Jamkeswatch”

Posted by

Sidoarjo, KPonline – Berkumpulah sekitar dua puluh orang di Kantor PC SPL FSPMI Kab Sidoarjo, dan tidak seperti pertemuan biasanya yang diselingi dengan guyonan, kali ini terlihat sangat serius. Menggunakan dasar-dasar perundangan yang mungkin saya juga baru dengar, dengan argumen-argumen cerdas kelas mahasiswa (padahal kelas buruh pabrik an), kritis namun tetap berupaya mencari solusi terbaik.

Mereka adalah Relawan Jaminan Sosial (BPJS) yang bernama Jamkeswatch, yang kali ini Kamis (21/02/2019), sedang melakukan Rapat Rutin tingkat Wilayah Jawa Timur. Hadir disini para perwakilan relawan dari Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto dan Pasuruan.

Dari rekam jejak yang masih belum banyak diketahui publik, mereka terbukti telah melakukan berbagai advokasi dibidang jaminan sosial. Mereka orang orang yang sudah tidak lagi memikirkan kehidupan pribadi masing-masing, tak kenal waktu, tak kenal sangu (uang saku) dan tak kenal lelah.

Ketika saya bertanya kepada salah seorang dari mereka tentang berapa sih mereka dibayar?, salah seorang dari mereka berkata, “Kami sebenarnya dibayar dengan 2 M, tapi jangan terkejut yang saya maksud adalah “Makasih Mas”. Jadi insyaallah kami berjuang dengan keikhlasan tanpa dibayar sepeser rupiah pun bahkan untuk wira-wiri kebanyakan juga dari uang sendiri”. Ujarnya membuat saya terperangah.

Nah dari satu hal itu saja mungkin orang harus berfikir ribuan kali kalau mau gabung menjadi relawan Jamkeswatch, tapi mereka kok mau-maunya. Dulu di sekitar tahun 2016, saya bahkan sempat mengikuti mereka hingga tidur di RS, ketika melakukan Advokasi atas pasien Hidrosefalus berumur 10 bulan dari Tuban, yang harus dirawat di RS Dr Soetomo Surabaya, bukankah ini luar biasa?

Sekali lagi, itu yang membuat mereka termasuk dalam golongan manusia-manusia luar biasa yang diciptakan Tuhan untuk menolong masyarakat Indonesia, yang minim pemahaman tentang jaminan Sosial yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara.

Kembali pada rapat Rutin mereka, kali ini mereka menyoroti tentang masalah regulasi terutama pelayanan dan penjaminan. Sebab hal itu yang membuat pasien terbebani urun biaya dan akan membuat semakin ruwetnya pelayanan. Padahal kenyataanya aturan tersebut masih simpang siur di dalam pelaksanaanya. Terkait ini Tim Jamkeswatch dari Mojokerto Ipang Sugiasmoro menjelaskan bahwa urun biaya adalah upaya pengalihan opini dan hanya akan menambah beban peserta. Bukannya menyelesaikan masalah defisit tapi justru berpotensi menciptakan masalah baru berupa fraud (penyalahgunaan pelayanan) dari pihak faskes.

Dengan urun biaya itu semakin membuka lebar oknum-oknum untuk menyiasati celah-celah yang ada di aturan tersebut dan dikuatirkan semakin membebani rakyat. Jika ini dibiarkan terjadi, lantas dimana peran negara untuk memberikan kepastian jaminan Kesehatan kepada masyarakat. Masyarakat sudah diwajibkan mendaftar, diharuskan membayar, masih belum pasti mendapatkan pelayanan yang optimal namun sudah dikenakan urun biaya.

Hal lain yang menjadi pembahasan adalah rencana untuk melakukan diskusi dengan StakeHolder terkait, diantaranya Dinas Kesehatan, Jasa Raharja, Dinas Sosial, BPJS Ketenagakerjaan dan Komisi E. Yang pada intinya adalah, ketika ada masyarakat kurang mampu dan membutuhkan fasilitas kesehatan, pemerintah harus hadir untuk membantu dan menjamin pelayanan kesehatan masyarakat. Jangan sampai masyarakat terombang-ambing tidak jelas siapa yang menjamin waktu ditangani di RS, seperti yang disampaikan oleh Jamkeswatch dari Pasuruan Raya, Ahmad Yani.

Setengah hari mengikuti agenda Rapat Rutin ini, membuat saya sadar bahwa peran mereka sangat vital karena Kesehatan dan keselamatan adalah kebutuhan dasar masyarakat, bahkan bisa diatas kepentingan ekonomi/upah. Jika upah bisa ditangguhkan tapi tidak demikian dengan kesehatan dan keselamatan, sebab nyawa cuma satu. Kalau masyarakat sudah sehat dan selamat, barulah roda perekonomian bisa bergerak optimal.

Mengingat minimnya sosialisasi dari BPJS maupun instansi terkait serta disinyalir bahwa Program BPJS ini dijadikan gagal sejak awal, membuat jaminan sosial ini justru menjadi momok yang menghantui masyarakat. Sehingga dibutuhkan orang-orang seperti relawan Jamkeswatch ini untuk mengawal agar bisa berjalan dengan baik dan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat, sebagaimana tujuan dari jaminan sosial itu sendiri.

Relawan Jamkeswatch mayoritas adalah buruh, yang harus berjuang menggunakan otot dan otak, untuk membantu sesama, dan tanpa bersama-sama itu adalah pekerjaan yang berat untuk dilaksanakan. Slogan BPJS “Dengan Gotong Royong semua tertolong” haruslah diupayakan bersama. Bukan hanya kewajiban BPJS namun juga seluruh instansi pemerintah dan semua lapisan masyarakat.

Dan saya merasa “gak nutut” (Tidak sanggup.red) bila ditawarkan untuk bergabung, semoga mereka selalu diberikan kesehatan, kemudahan, kekuatan dan rejeki yang barokah agar pergerakan mereka dapat terus berjalan. Relawan sejati selalu berjuang demi Indonesia yang adil, makmur, sehat, sejahtera, aman dan sentausa bukan untuk dirinya atau golongannya saja.

(Khoirul Anam/Sidoarjo)

Facebook Comments

Comments are closed.