Jakarta, KPonline-Perjalanan gerakan buruh di Indonesia mengalami dinamika yang terus berubah dari masa ke masa. Dalam sejarahnya, gerakan pekerja kerap berada di antara dua posisi, yakni mendekati kekuasaan atau justru menjadi kekuatan penyeimbang yang kritis terhadap pemerintah. Situasi itu berlangsung sejak era Orde Baru, masa reformasi, hingga pemerintahan saat ini.
Pada masa Orde Baru, organisasi pekerja disatukan dalam satu wadah tunggal bernama Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Dalam praktiknya, organisasi tersebut dipandang menjadi bagian dari sistem kekuasaan saat itu. Ruang gerak serikat pekerja dinilai terbatas, termasuk dalam menyampaikan kritik dan melakukan aksi demonstrasi.
Setelah reformasi bergulir, peta gerakan buruh mulai berubah. Organisasi pekerja yang sebelumnya berada dalam satu wadah kemudian berkembang menjadi berbagai federasi dan konfederasi serikat pekerja. Dari dinamika tersebut lahir kelompok-kelompok buruh dengan karakter perjuangan yang berbeda.
Salah satu organisasi yang muncul dalam arus reformasi adalah Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Reformasi yang kemudian berkembang menjadi Kongres Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), sebelum akhirnya menjadi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) seperti yang dikenal saat ini.
Di kalangan aktivis perburuhan, KSPI dipandang lahir bukan untuk melanjutkan pola organisasi pekerja era Orde Baru, melainkan sebagai antitesis terhadap model serikat pekerja yang dianggap terlalu dekat dengan kekuasaan. Karena latar sejarah itulah, KSPI memiliki karakter perjuangan yang berbeda dibanding sebagian organisasi pekerja lainnya.
Dalam berbagai momentum, KSPI menempatkan aksi demonstrasi sebagai bagian dari hak demokratis kaum pekerja. Organisasi ini menilai kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian penting dalam perjuangan buruh untuk memperjuangkan hak-haknya.
Bagi KSPI, gerakan serikat pekerja tidak seharusnya diseragamkan atau dikendalikan dalam satu suara politik tertentu. Penyeragaman organisasi buruh dinilai berpotensi mengembalikan praktik lama yang dianggap membatasi demokrasi di lingkungan pekerja.
Sikap kritis itu juga terlihat dalam hubungan organisasi dengan pemerintah. Meski dalam beberapa isu KSPI dapat mendukung kebijakan pemerintah, organisasi tersebut tetap menegaskan pentingnya menjaga independensi gerakan buruh. Isu-isu seperti upah layak, penghapusan outsourcing, dan jaminan sosial pekerja tetap menjadi agenda utama yang terus diperjuangkan.
KSPI memandang serikat pekerja sebagai bagian dari masyarakat sipil yang memiliki tanggung jawab menjaga nilai-nilai demokrasi. Karena itu, organisasi tersebut menolak pembatasan ruang gerak buruh maupun upaya pembungkaman terhadap aksi pekerja seperti yang pernah terjadi pada masa lalu.
Hingga kini, karakter reformis yang menjadi dasar kelahirannya dinilai masih melekat dalam sikap organisasi. KSPI tetap menempatkan kebebasan berserikat, kebebasan menyampaikan pendapat, dan aksi demonstrasi sebagai bagian dari watak dasar perjuangan serikat pekerja.
Oleh: Didi Suprijadi
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com