FSPMI Sidoarjo dan PPBS Turun Jalan Menolak Kenaikan Upah Sebesar 8,03%

  • Whatsapp

Sidoarjo, KPonline – Disela-sela aktifitas Senin (22/10/2018) pagi, seperti biasa laju lalu lintas didaerah Sidoarjo padat merayap dan macet.

Demikian pula halnya buruh/pekerja, disela aktivitas pekerjaan yang biasa mereka lakukan, ada sebagian buruh/pekerja di Jawa Timur, yang saat ini sedang terlihat hendak melakukan aksi untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum secara bersama – sama.

Bacaan Lainnya

Aksi yang mereka lakukan hari ini, adalah salah satu wujud reaksi keras dari kebijakan pemerintah melalui menteri ketenagakerjaannya beberapa waktu yang lalu, yang telah mengeluarkan surat edaran (SE) dengan nomor B.240/M-Naker/PHISSK-UPAH/X/2018 tentang Hal Penyampaian Data Tingkat Inflansi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2018.

Yang dimana inti isi dari surat edaran tersebut adalah keputusan pemerintah untuk menaikkan upah buruh pada tahun 2019 mendatang, hanya sebesar 8,03%.

Hal itu menurut pekerja/buruh di Jawa Timur dirasa kurang relevan, mengingat segala kebutuhan pokok yang ada di provinsi yang saat ini masih di pegang oleh Soekarwo ini, mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, salah satu contohnya adalah kenaikan TDL yang mencapai 300%.

Oleh sebab itu Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan serikat pekerja/serikat buruh lain, yang tergabung dalam aliansi PPBS, saat ini akan melakukan aksi damai yang berpusat digedung negara Grahadi – Surabaya, untuk menyuarakan isu utama, yakni menolak kenaikan upah sebesar 8,03% dan tetapkan kenaikan UMK tahun 2019 sebesar 30%, serta hapus PP 78 tahun 2015.

Presidium PPBS, Edi Kuncoro Prayitno dalam orasinya menyatakan bahwa PPBS :

1. Menuntut agar Gubernur mengeluarkan surat edaran (SE) kepada seluruh Bupati/Walikota se – Jawa Timur, agar para kepala daerah di masing-masing Kota/Kab segera menyerahkan rekomendasi usulan UMK dan UMSK secara bersamaan.

2. Menuntut agar Gubernur dalam menetapkan UMK dan UMSK di daerahnya, dilakukan secara bersama sama.

Seperti diketahui, selama ini setiap Bupati/Walikota di masing-masing daerah, selalu menyerahkan rekomendasi usulan UMK maupun UMSK nya tidak berbarengan, yang dimana hal itu menyebabkan seringnya terjadi keterlambatan penetapan upah minimum maupun sektoral di masing-masing daerah di Jawa Timur.

Kontributor Sidoarjo
(Wandoyo)

Pos terkait