Jakarta, KPonline – Ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja akan mendatangi Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (31/10/2017). Kedatangan mereka ke Balai Kota untuk memberikan dukungan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno untuk menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 3,9 juta.
Demikian disampaikan Direktur Departemen Aksi FSPMI, Mubarok, di Jakarta pada Senin malam (30/10/2017).
Menurut Barok, kepastian buruh DKI Jakarta untuk melakukan aksi besar-besaran ditegaskan kembali dalam rapat pimpinan serikat pekerja se-DKI Jakarta, malam ini. Aksi akan diikuti para buruh dari berbagai kawasan industri yang ada di Jakarta.
“Kami baru saja selesai rapat. Besok buruh dari berbagai kawasan industri di Jakarta akan turun ke Balai Kota,” kata Barok.
Meskipun kalangan pengusaha memperkirakan UMP DKI Jakarta tahun 2018 berdasarkan PP 78/2015 sebesar 3,6 juta, tetapi para buruh tidak patah semangat. Mereka optimis Gubernur akan menetapkan UMP sebesar 3,9 juta.
Terlebih lagi, berdasarkan survei KHL yang dilakukan Dewan Pengupahan Provinsi didapat angkat 3,6 juta. Jika ditambabkan inflansi dan pertumbuhan ekonomi, maka angka 3,9 juta sangat realistis.
“Dalam penetapan UMP, selain KHL juga mempertimbangkan inflansi dan pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.
Sebelumnya, Ketua DPW FSPMI Jakarta Winarso mengungkapkan bahwa buruh di Balai Kota akan diikuti elemen buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Jakarta (GBJ).
Selaian menuntut upah 3,9 juta, buruh juga menuntut PP 78/2015 dicabut.
“Disamping itu, kami juga meminta penerapan K3 di Jakarta,” pungkas Winarso.
