Medan, KPonline – Terkait dugaan kasus korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Sumatara Utara (DPW FSPMI Sumut) menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Kantor BPJS Ketenegakerjan di Jalan Patimura, Kota Medan, Kamis (18/2/2021).
Dipimpin oleh Tony Rickson Silalahi selaku Sekretaris DPW FSPMI Sumut mengatakan pihaknya turun ke jalan untuk mengawal kasus dugaan korupsi BPJS Ketenagakerjaan sebesar 20 Triliun rupiah.
“Kita turun ke jalan, untuk mengkritisi dugaan korupsi sebesar 20 Triliun di BPJS Ketenagakerjaan, kami pekerja buruh sangat berkepentingan untuk mengawal dan mengkritisi dugaan korupsi BPJS Ketenagakerjaan, karena uang yang dikelola BPJS ketenaga kerjaan adalah uang pekerja buruh dan pengusaha,” ujar Tony dalam orasinya.
Aksi Unjuk rasa damai yang mengikuti protokol kesehatan ini di ikuti oleh puluhan buruh yang meliputi Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan.
Selesai berorasi di depan gerbang kantor BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut, puluhan buruh ini di terima untuk menggelar audensi ke dalam ruangan rapat Kantor BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek guna penyampaian pendapat oleh pimpinan BPJS ketenagakerjaan Sumbagut yang juga merupakan kantor BPJS ketenagakerjaan Kota Medan.
Menyikapi hal itu, peserta aksi unjuk rasa damai yang di terima oleh Bapak Panji Wibisana Deputi Direktur BPJamsostek Wilayah Sumbagut dan jajarannya memberikan penjelasan terkait keamanan uang buruh yang tersimpan di BPJS Ketenagakerjaan.
“Kami memandang kasus ini mirip-mirip dengan dugaan korupsi di asuransi Jiwasraya dan Asabri, kami menduga ada mafia yang bermain di kasus dugaan korupsi sebesar 20 Triliun di BPJS Ketenagakerjaan, kami akan mengawal kasus ini, kami meminta kejaksaan agung segera mengusut tuntas atas dugaan mega korupsi di BPJS Ketenagakerjaan,” bebernya.
Selain membicarakan prihal dugaan korupsi yang terjadi di BPJS Ketenagakerjaan, para buruh yang hadir juga mempertanyakan tentang prihal kasus-kasus ketenagakerjaan yang juga menyerempet ke BPJS Ketenaga Kerjaan.
“Saya juga ingin bertanya terkait pemutusan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Kami mendapatkan beberapa kasus di lapangan. Contohnya salah satu perusahaan di Deli Serdang yang terPHK secara sepihak. Nah PHK tersebut belum di putuskan oleh pengadilan atau PHI tetapi kepesertaannya sudah di putus” ungkap Dedek Cahyadi selaku Tim Organizer FSPMI SUMUT.
“Terkait hal itu memang menjadi ranahnya Disnaker, tetapi walaupun begitu kita akan jalin hubungan dengan Disnaker agar semuanya jalan pada tempatnya, inikan hak buruh jadi tidak bisa di main-mainkan” jawab Panji.
Menyapa jawaban Panji, Tony memberikan apresiasi kepada pihak Disnaker yang telah menerima aspirasi buruh.
“Sebelumnya terimakasi pak, kami apresiasi prihal itu. Tetapi kalau bisa secepatnya di jalin hubungan itu agar para buruh tidak terbengkalai. Sekali lagi kami meminta agar kejaksaan benar-benar kerja untuk mengusut dugaan korupsi ini” tutup Tony. (Topan Febrian).
