Morowali Utara, KPonline – DPRD Morowali Utara menerima audiensi dari Pimpinan Unit Kerja (PUK) SPLP FSPMI PT. Nadesico Nickel Industry (NNI) pada Jum’at (1/5/2026). Pertemuan ini digelar untuk menyampaikan aspirasi terkait kesejahteraan serta perlindungan hak-hak pekerja.
Audiensi yang berlangsung di ruang rapat Komisi III DPRD Morowali Utara tersebut dihadiri oleh anggota dewan lintas komisi, perwakilan kepolisian, serta jajaran pengurus Serikat Pekerja Logam dan Pertambangan (SPLP) FSPMI Morowali Utara.
Dalam pertemuan itu, serikat pekerja menyampaikan total 14 tuntutan, yang terdiri dari 11 tuntutan nasional FSPMI dan 3 tuntutan khusus untuk wilayah Morowali Utara. Seluruh tuntutan tersebut telah diterima oleh DPRD untuk dibahas lebih lanjut.
Meski demikian, DPRD menegaskan akan memprioritaskan isu-isu ketenagakerjaan di tingkat daerah, mengingat dampaknya yang langsung dirasakan oleh para pekerja lokal.
Ketua PUK SPLP FSPMI PT. NNI Morowali Utara, Firmansyah Mahmud, menyampaikan bahwa diterimanya seluruh tuntutan menjadi langkah awal yang positif, namun harus diikuti dengan realisasi nyata.
“Alhamdulillah, seluruh tuntutan kami, baik dari pusat maupun daerah, telah diterima. Namun perjuangan tidak berhenti di sini. Yang kami butuhkan adalah implementasi,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal hasil audiensi, khususnya terkait perlindungan tenaga kerja lokal dan kebijakan perusahaan yang berdampak langsung terhadap pekerja.
“Kami sepakat bahwa isu daerah harus menjadi prioritas, karena menyangkut langsung kehidupan pekerja di Morowali Utara,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris PUK SPLP FSPMI PT. NNI Morowali Utara menilai audiensi ini sebagai langkah awal dalam membangun komunikasi yang lebih baik antara pekerja dan pemerintah daerah.
“Kami mengapresiasi DPRD Morowali Utara yang telah membuka ruang dialog. Ini penting agar persoalan buruh dapat didengar secara langsung,” ujarnya.
Ia juga menekankan agar hasil audiensi tidak berhenti sebagai dokumen formal semata.
“Kami berharap isi berita acara ini benar-benar ditindaklanjuti. Jangan hanya menjadi arsip, tetapi harus menjadi dasar kebijakan yang berpihak kepada pekerja,” tegasnya.
Audiensi ini menegaskan bahwa persoalan ketenagakerjaan di Morowali Utara masih menjadi perhatian serius. Dengan diterimanya seluruh tuntutan serta adanya komitmen dalam berita acara, diharapkan akan lahir langkah konkret untuk memperbaiki kondisi kerja dan meningkatkan perlindungan buruh di daerah tersebut. (Firmansyah)
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com
