Bandung, KPonline – Dewan Pimpinan Nasional Jamkeswatch mendatangi Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Kamis (7/4/2022).
Agenda audiensi dilakukan di ruang rapat gedung A Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat membahas perihal surat edaran Kepmensos Nomor 92 Tahun 2022 yang menon-aktifkan peserta BPJS Kesehatan disegmen Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Dewan Pimpinan Nasional (DPN) bergerak cepat untuk menanyakan perihal adanya surat edaran tersebut.
Agenda rapat dihadiri Dokter Jatti Indriati SH. M. Si selaku Kabag Pelayanan Dasar Kesra Provinsi Jawab Barat beserta Jajarannya dan Anya Nurgusfizar dari BPJS Kesehatan bagian Analis Kepesertaan Provinsi Jawa Barat.
Sedangkan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) dikomandoi oleh Daryus selaku Direktur Eksekutif Jamkeswatch Nasional, yang didampingi oleh Aden Arta Jaya Direktur Advokasi dan Relawan, Ahmad Rifai Deputi Direktur Pelayanan Dan Medis, Rismanto Deputi Advokasi dan Relawan.
Sangat disayangkan dalam agenda rapat tersebut tidak hadir pihak Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil (Disdukcapil), juga Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jawa Barat. Semua temuan-temuan tim Jamkeswatch di utarakan dalam rapat tersebut namun instansi yang hadir hanya menampung aspirasi saja.
Daryus menyatakan surat yang dilayangkan dari Januari itu belum ada respon untuk membahas bagaimana pelayanan kesehatan untuk masyarakat khususnya di Jawa Barat.
“Masyarakat bingung ketika mau berobat BPJS nya tidak aktif, apa lagi itu masyarakat miskin dan tidak mampu. Adanya upaya untuk mendorong Universal Health Coverage (UHC) di setiap kota/kabupaten saya sangat setuju sekali karena ini bisa mempermudah orang-orang di bawah dengan kategori miskin dan tidak mampu ketika mau berobat,” tutur Daryus.
Kemudian Daryus pun menyoroti beberapa aduan dari masyarakat sulitnya untuk mengakses pengurusan di beberapa instansi karena jauhnya tempat tinggal ke pusat kota.
“BPJS Kesehatan, Disdukcapil, dan instansi lainnya yang berhubungan dengan data masyarakat ya tolong lakukan sosialisasi ke bawah biar mereka paham. Masih adanya tumpang tindih regulasi membuat kita dari Jamkeswatch kebingungan yang berhubungan langsung di lapangan,” tandasnya.
Salah satu yang mengemuka dan menjadi sorotan dalam audiensi tersebut adalah ketidakhadiran pihak Disdukcapil dan Dinsos yang ada keterlibatan langsung dengan data penonaktifan peserta BPJS Kesehatan dalam segmentasi PBI.
Walau dalam agenda rapat tersebut beberapa instansi tidak bisa menghadirinya, namun mereka yang hadir berkomitmen akan terus melakukan koordinasi demi pelayanan kesehatan masyarakat khususnya di Jawa Barat.
“Di beberapa kota/kabupaten memang ada berapa yang tidak lagi UHC-nya berjalan, namun dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus berupaya untuk masyarakat. Sarana dan Prasarana dalam layanan kesehatan akan terus ditingkatkan lagi. Masukan teman-teman Jamkeswatch sangat membantu karena kita sudah tahu Jamkeswatch di lapangan seperti apa,” tutup Dokter Jatti Indriati SH. M. Si di akhir rapat tersebut.
Penulis : Jhole
Foto : Jhole
