Ditanya Soal Magang, Ini Jawaban Cerdas Koordinator Nasional Media Perdjoeangan

  • Whatsapp
Koordinator Nasional Media Perdjoeangan, Iwan Budi Santoso.

Jakarta, KPonline – Bukankah pemagangan sudah ada di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003? Komentar ini disampaikan untuk menanggapi status facebook yang ditulis oleh Koordinator Nasional Media Perdjoeangan, Iwan Budi Santoso.

Sebelumnya, Iwan menulis: “Setelah kita gagal menghadapi sistem kerja kontrak berkepanjangan, disusul sistem kerja outsourching, muncul lagi sistem pemagangan yang hanya memperoleh uang saku. Bahkan dalam beberapa sosialisasi oleh Kemenaker, diperbolehkan pekerja magang untuk kerja lembur.”

Lebih lanjut dia mengatakan, “Selamat datang dalam blackhole dunia industri. Apakah kita masih diam? Berat dan susah tetapi bukan berarti tidak mungkin. Teruslah bergerak dan berjuang untuk hari depan yang lebih baik.”

Ketika ada yang menanyakan, bukankah pemagangan sudah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, Iwa menjawab, “Di beberapa kasus, pemagangan digunakan untuk menggantikan tenaga kerja produktif dan kewajiban yang sama dengan pekerja yang lain (kontrak/tetap) tapi hanya mendapatkan uang saku saja.”

Tidak puas dengan jawaban Iwan, si penanya memberikan komentar lagi: “Awal UU ini disahkan pemagangan sempat ada di pabrik gw, tp kita awasi, saat mrk masuk dlm rantai produksi, lgsg kita minta dijadikan karyawan kontrak, sblmnya mereka magang/pkl…makanya puk hrs ketat ngawasin pabriknya, di uu 13 pemagangan tidak boleh ada di lokasi produksi/hasil magangnya tidak dijual.”

Iwan menjadi cerdas. Sesuai dengan fakta yang ada. Menurutnya, permaslahan sekarang, Kemenaker gencar terkait pemagangan. Termasuk diperbolehkannya pekerja magang untuk lembur. Bahkan ada informasi, di Karawang Disnakertrans keliling ke pabrik-pabrik atau perusahaan untuk memasukkan pemagangan,

Ini menjadi sebuah permasalahan tersendiri. Apalagi Permenaker 36 Tahun 2016 membolehkan praktik kerja di unit produksi, komposisi teori – praktik 25%-75%, kalau ada SP/SB biasanya ada kontrolnya meski tidak menutup kemungkinan lolos. Apalagi yang tidak ada SP/SB.

Permasalahan pemagangan menjadi perhatian serius dari serikat buruh. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), bahkan menjadikan isu pemagangan sebagai salah satu isu prioritas. Bagi FSPMI, pemagangan adalah outsourcing berkedok. Karena itu kebijakan pemagangan harus dihapuskan, karena sangat berpotensi untuk disalahgunakan.

Sebelumnya, Vice Presiden FSPMI Kahar S. Cahyono dalam artikelnya yang diterbitkan koranperdjoeangan.com juga mempertanyakan hal yang sama. Pemagangan sebenarnya sebagai upaya untuk meningkatkan keahlian atau sebentuk pembodohan?