Diduga Terjadi Pemberangusan Serikat Pekerja di PUK SPAI FSPMI PT Wiraswasta Gemilang Indonesia

  • Whatsapp

Bekasi, KPonline – Beredar kabar bahwa PUK SPAI FSPMI PT Wiraswasta Gemilang Indonesia (Evalube) diterjang arus gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh manajemen PT Wiraswasta Gemilang Indonesia (WGI) yang katanya berdasarkan dari hasil audit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM).

Dimana hasil audit ini tidak valid, dan tidak bisa ditransparansikan kepada karyawan. Untuk itu PUK SPAI FSPMI PT WGI mengambil sikap untuk menolak PHK tersebut karena :

Bacaan Lainnya

1. PHK dilakukan sepihak
2. PHK dilakukan bukan karena PT WGI bangkrut atau pailit
3. PHK tidak berdasarkan atau tidak sesuai dengan ketentuan, dan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut ketentuan Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 151 ayat (1) yang menerangkan bahwa pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Pasal 151 ayat (2) juga menguraikan bahwa jika Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak bisa dihindarkan wajib dilakukan perundingan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.

Selanjutnya, menurut pasal 151 ayat (3) apabila dalam perundingan tersebut tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat melakukan PHK setelah memperoleh penetapan dari lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI).
Berdasarkan aturan diatas maka PUK SPAI FSPMI PT WGI jelas menolak PHK yang akan dilakukan oleh manajemen PT WGI yang tidak sesuai dengan ketentuan.

“Hal ini sangat tidak manusiawi, ujug-ujug pihak perusahaan akan mem-PHK karyawan yang didominasi anggota Serikat Pekerja FSPMI. Justru ini disinyalir ada dugaan “Union Busting” terhadap Serikat pekerja/Serikat Buruh yang ada didalam,” ujar salah satu karywananya.

Lebih lanjut, dia menegaskan agar pihak perusahaan untuk tidak melanjutkan atau membatalkan PHK tersebut.

“Kalau pun tetap akan melakukan PHK, silahkan ikuti sesuai regulasi yang berlaku disini karena Indonesia adalah negara hukum,” tegasnya, Sabtu (22/08/2020).

Dalam hal ini justru Pimpinan Unit Kerja (PUK) menduga ada mengarah ke “Union busting” karena dari daftar karyawan yang ter-PHK, setengahnya anggota Federasi Serikat Pekerja Metal Indinesia (FSPMI). Penentuan PHK yang terkesan tidak memenuhi rasa keadilan, dan keprofesionalan, karena ada beberapa karyawan yang dipertahankan diduga karena ada faktor kedekatan hubungan dengan atasan.

Ditempat yang sama salah satu pengurus PUK mengatakan pihak perusahaan harus mempertimbangkan langkah yang akan diambilnya, karena akan berakibat fatal.

“Pemberangusan Serikat Pekerja, dan tindakan PHK sepihak ini jauh dari rasa keadilan. Ini jelas sudah tidak lagi mengindahkan amanat Undang-undang,” kilahnya dengan nada tegas. (Jhole)

Pos terkait