Cirebon, KPonline – Dewan Pengupahan Kabupaten Cirebon menggelar Rapat Pra Pleno dalam rangka pembahasan penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Tahun 2027. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Jumat, 20 November 2026, mulai pukul 08.00 WIB hingga selesai, bertempat di Ruang Rapat Desa Alamanis Resort Villa, Jalan Cirebon–Kuningan, Gronggong, Desa Patapan, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon.
Agenda ini diselenggarakan berdasarkan surat undangan resmi dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Cirebon, Novi Hendrianto, S.STP., M.Si, bernomor 500.15.14.1/4132/HI tertanggal 19 November 2026. Mengingat krusialnya tahapan penentuan kebijakan pengupahan bagi pekerja dan dunia usaha di wilayah Kabupaten Cirebon, seluruh anggota Dewan Pengupahan diharapkan hadir secara langsung dan tidak mewakilkan.
Rapat Pra Pleno ini melibatkan unsur tripartit serta kalangan akademisi dan pakar yang tergabung dalam keanggotaan Dewan Pengupahan Kabupaten Cirebon, di antaranya:
Unsur Pemerintah
Meliputi perwakilan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cirebon, Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian dan SDA serta Bagian Hukum), Dinas Koperasi dan UKM, Bappelitbangda, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Sosial, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III Cirebon Disnakertrans Provinsi Jawa Barat.
Unsur Pengusaha
Diwakili oleh jajaran pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPK Apindo) Kabupaten Cirebon.
Unsur Serikat Pekerja/Buruh
Meliputi perwakilan dari DPC Federasi Singaperbangsa, DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN), DPC Serikat Pekerja LEM SPSI, Konsulat Cabang FSPMI, DPC FSB Garteks KSBSI, Serikat Buruh Demokratis Independen, FSP TSK SPSI, serta Serikat Pekerja BISS PT Long Rich Indonesia.
Unsur Akademisi dan Pakar
Melibatkan akademisi dari Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) Cirebon selaku Wakil Ketua Dewan Pengupahan, akademisi dari Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC), serta pakar di bidang terkait.
Melalui forum Rapat Pra Pleno ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat menyelaraskan data dan pandangan sebelum memasuki tahap rapat pleno penetapan besaran UMK dan UMSK Kabupaten Cirebon Tahun 2027, yang selanjutnya akan direkomendasikan kepada Bupati Cirebon.



