Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa Rekomendasikan Nilai UMSK Sesuai Aturan Kemenaker

Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa Rekomendasikan Nilai UMSK Sesuai Aturan Kemenaker

Mojokerto, KPonline – Bupati Mojokerto, Muhammad Albarraa, merekomendasikan penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Mojokerto dengan besaran nilai UMSK sebesar 6 persen dikali UMK tahun 2027 (6% x UMK 2027), sesuai petunjuk teknis dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

Dari beberapa usulan yang masuk, rekomendasi yang akhirnya dipilih berasal dari unsur serikat pekerja. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa serikat pekerja mempercayakan sepenuhnya urusan UMSK ini kepada bupati. Pertemuan penting ini berlangsung tepat setelah salat Subuh (20/11/2026), mengingat padatnya agenda Bupati Muhammad Albarraa yang langsung dijadwalkan bertolak terbang ke Jakarta.

Bacaan Lainnya

Dalam pertemuan ini, Bupati Muhammad Albarraa yang didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Kabupaten Mojokerto, Yo’i Afrida Soesetyo Djati, tampak berdiri bersama perwakilan serikat pekerja dan pihak terkait sambil memegang berkas usulan UMSK Mojokerto. Momen ini mencerminkan komitmen kepala daerah dalam merespons aspirasi buruh sekaligus penyerahan kepercayaan dari serikat pekerja untuk mengawal usulan upah sektoral.

Penggunaan usulan dari serikat pekerja dengan hitungan nilai UMSK sebesar 6 persen dari UMK 2027 ini sudah sesuai dengan aturan Kemenaker. Dalam petunjuk teknis tersebut, kenaikan upah dihitung berdasarkan angka inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta nilai alfa. Nilai alfa sendiri adalah angka indeks yang menggambarkan seberapa besar sumbangan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan hidup layak pekerja dan kemampuan perusahaan.

Selain itu, aturan Kemenaker menjelaskan bahwa UMSK ditetapkan oleh gubernur berdasarkan usulan daerah untuk jenis-jenis pekerjaan atau sektor tertentu, misalnya sektor unggulan atau pekerjaan yang memiliki risiko dan keahlian khusus. Besaran UMSK ini wajib lebih tinggi dibandingkan UMK biasa dan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

Kepercayaan yang diberikan serikat pekerja kepada Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa diharapkan menjadi modal kuat agar proses penetapan UMSK ke tingkat selanjutnya bisa berjalan lancar sesuai aturan yang berlaku. (Infokom PUK SAI)

Pos terkait