Aksi Upah Minimum di Halteng Berbuah Kesepakatan, namun Dua Peserta Aksi Jadi Korban Penganiayaan

Aksi Upah Minimum di Halteng Berbuah Kesepakatan, namun Dua Peserta Aksi Jadi Korban Penganiayaan

Halmahera Tengah, KPonline – Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Halmahera Tengah, Maluku Utara, Rabu (18/11/2026). Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap penetapan upah minimum yang dinilai belum mencerminkan kebutuhan hidup layak pekerja.

Dalam aksinya, massa menyampaikan penolakan terhadap kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Maluku Utara sebesar 4 persen dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) sebesar 3,99 persen.

GEBRAK juga mendesak pemerintah menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Halmahera Tengah berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL). Aliansi tersebut mengusulkan kenaikan UMK sebesar 66,78 persen berdasarkan hasil survei yang mereka lakukan.

Selain persoalan upah, massa menuntut pemerintah memberikan jaminan kesejahteraan serta perlindungan terhadap hak-hak pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Dalam rangkaian aksi tersebut, perwakilan massa diterima Wakil Bupati Halmahera Tengah, Ahlan Djumadil, bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) serta sejumlah instansi terkait.

Pertemuan menghasilkan kesepakatan bahwa Aliansi GEBRAK akan dilibatkan dalam pembahasan UMK dan UMSK Halmahera Tengah yang dijadwalkan mulai 21 November 2026.

Namun, aksi tersebut juga diwarnai insiden kekerasan. Seusai pertemuan, dua peserta aksi, Muhammad Alfarisi dan Rahmad, dilaporkan mengalami luka-luka, lebam, serta benjolan akibat dugaan pemukulan oleh dua orang tidak dikenal (OTK) yang diduga merupakan sopir mobil lintas.

“Kami ingin tegaskan, buruh datang ke kantor Bupati bukan membawa senjata, bukan mencari keributan, apalagi mengganggu ketertiban. Buruh datang membawa tuntutan tentang hak, tentang upah yang layak, dan tentang keberlangsungan hidup keluarganya. Kalau aspirasi buruh justru dibalas dengan pukulan, lalu di mana ruang demokrasi yang selama ini kita banggakan?,” ujar Yusril ketua DPW Maluku Utara

Menyikapi kejadian tersebut, pihak serikat buruh mengarahkan agar kasus dugaan penganiayaan dilaporkan dan ditindaklanjuti melalui Polres Halmahera Tengah.

Peristiwa ini menambah catatan persoalan dalam perjuangan buruh di Halmahera Tengah. Di tengah tuntutan kenaikan upah yang layak, massa aksi juga berharap adanya jaminan keamanan dan perlindungan bagi setiap pekerja maupun masyarakat yang menyampaikan aspirasi secara terbuka.

Bagi GEBRAK, perjuangan upah bukan semata persoalan angka kenaikan, melainkan menyangkut kesejahteraan, kepastian hak, dan kehidupan layak bagi kaum pekerja.