Mojokerto, KPonline – Puluhan leader Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUK SPAMK FSPMI) PT Surabaya Autocomp Indonesia (SAI) menggelar agenda konsolidasi organisasi pada Kamis (19/11/2026).
Bertempat di Kesekretariatan PUK SAI, pertemuan ini digelar sebagai langkah strategis dalam menyikapi dinamika dan mengawal proses penetapan upah minimum untuk tahun 2027.
Dalam forum konsolidasi tersebut, para peserta mendapatkan pembekalan materi secara menyeluruh terkait mekanisme, rumus, serta simulasi perhitungan upah bagi pekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Pemahaman ini merujuk langsung pada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026.
Beberapa poin krusial yang dibedah secara mendalam meliputi penerapan struktur dan skala upah bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih, serta skema formula kenaikan upah yang mempertimbangkan variabel inflasi daerah, pertumbuhan ekonomi (PE), dan faktor indeks tertentu (Alpha) dalam rentang 0,50 hingga 1,00.
Selain membedah aturan pengupahan secara umum, konsolidasi ini juga menyoroti perkembangan terkini hasil Sidang Pleno Dewan Pengupahan Kabupaten Mojokerto yang berlangsung pada hari yang sama. Dalam sidang tersebut, unsur serikat pekerja/serikat buruh secara tegas merekomendasikan usulan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Mojokerto Tahun 2027 sebesar Rp5.636.256 serta memperjuangkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) sebesar 6 persen dari UMK 2027 untuk 18 sektor unggulan, termasuk industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih.
Melalui konsolidasi ini, jajaran leader PUK SPAMK FSPMI PT SAI diharapkan memiliki pemahaman yang seragam dan mampu meneruskan informasi yang akurat kepada seluruh anggota di area kerja masing-masing.
Langkah ini sekaligus menjadi bentuk kesiapan barisan pekerja dalam mengawal tahapan pengumuman resmi upah minimum dari pemerintah daerah hingga resmi diberlakukan pada 1 Januari 2027 mendatang.