Makassar, KPonline – Anggota Dewan Pengupahan Kota Makassar dari unsur Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Taufik, S.M., M.Si., menegaskan bahwa pemerintah harus mendengarkan dan mempertimbangkan secara serius aspirasi pekerja dalam penetapan Upah Minimum Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Makassar Tahun 2027.
Taufik secara tegas mendorong penggunaan indeks alfa 1,0 dalam penetapan UMK Makassar serta meminta agar jumlah sektor dalam UMSK diperluas dari sebelumnya 3 sektor menjadi 5 sektor.
“Pertumbuhan ekonomi Kota Makassar harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan buruh dan pekerja. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi terus meningkat, tetapi kesejahteraan pekerja justru tidak mendapatkan perhatian yang proporsional. Kami meminta pemerintah mendengarkan aspirasi pekerja dengan menggunakan alfa 1,0 dalam penetapan UMK 2027,” tegas Taufik.
Menurutnya, peningkatan upah pekerja bukan semata-mata dipandang sebagai tambahan biaya bagi perusahaan, tetapi juga merupakan salah satu instrumen untuk memperkuat daya beli masyarakat dan menggerakkan perekonomian daerah.
“Logikanya sederhana, ketika daya beli buruh dan pekerja meningkat, kemampuan konsumsi rumah tangga juga akan meningkat. Ketika konsumsi meningkat, permintaan terhadap barang dan jasa ikut terdorong. Kondisi ini berpotensi mendorong dunia usaha meningkatkan produksi dan aktivitas ekonominya. Jadi, peningkatan kesejahteraan pekerja dan pertumbuhan dunia usaha seharusnya berjalan beriringan,” jelasnya.
UMSK Makassar Harus Jadi 5 Sektor!
Taufik juga menyoroti pentingnya perluasan UMSK Makassar menjadi 5 sektor.
“Kami meminta agar UMSK tidak hanya berhenti pada 3 sektor seperti sebelumnya. Ada sektor-sektor lain yang perlu dikaji berdasarkan karakteristik usaha, tingkat risiko pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, serta klasifikasi KBLI. Karena itu, kami mendorong perluasan menjadi 5 sektor agar perlindungan upah sektoral dapat menjangkau lebih banyak pekerja sesuai kriteria yang berlaku,” ungkapnya.
Ia menambahkan, sebagai bentuk keseriusan mengawal aspirasi tersebut, KSPI akan melibatkan sedikitnya 500 pekerja dalam pengawalan penetapan UMK dan UMSK Kota Makassar Tahun 2027.
“Kami akan mengonsolidasikan sedikitnya 500 pekerja untuk mengawal proses penetapan UMK dan UMSK. Ini merupakan bentuk partisipasi dan perjuangan konstitusional kaum buruh agar kebijakan pengupahan benar-benar mempertimbangkan kepentingan pekerja,” tegas Taufik.
Ia berharap Pemerintah Kota Makassar, Dewan Pengupahan, serta seluruh pemangku kepentingan dapat mengedepankan dialog sosial, transparansi, dan pertimbangan objektif dalam mengambil keputusan.
“Harapan kami, pemerintah tidak hanya melihat angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melihat kontribusi pekerja di dalamnya. Pertumbuhan ekonomi harus dirasakan oleh masyarakat, termasuk buruh dan pekerja yang menjadi bagian penting dari aktivitas perekonomian Kota Makassar,” tutupnya.



