FSPMI Kuansing Bidik Alfa 0,90, UMK 2027 Diusulkan Tembus Rp4,2 Juta

FSPMI Kuansing Bidik Alfa 0,90, UMK 2027 Diusulkan Tembus Rp4,2 Juta
Ketua KC FSPMI Kabupaten Kuantan Singingi, Jon Hendri, didampingi Sekretaris KC FSPMI Kuansing, Arif Cahyadi, saat menyerahkan surat resmi aspirasi terkait UMK dan UMSK Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2027. Foto : Istimewa, Rabu (18/11/26).

Kuantan Singingi, KPonline – Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (KC FSPMI) Kabupaten Kuantan Singingi mulai mengintensifkan perjuangan pengupahan menjelang penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tahun 2027.

Tidak sekadar mendorong kenaikan upah, FSPMI secara khusus menargetkan penggunaan indeks tertentu atau alfa sebesar 0,90. Selain itu, organisasi ini juga memperjuangkan penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) bagi pekerja di sektor perkebunan kelapa sawit dan kehutanan atau Hutan Tanaman Industri (HTI).

Bacaan Lainnya

Aspirasi tersebut telah disampaikan secara resmi oleh KC FSPMI Kuansing kepada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Kuantan Singingi melalui surat permohonan klarifikasi dan audiensi terkait proses pembahasan pengupahan Tahun 2027.

Ketua KC FSPMI Kuansing, Jon Hendri, mengatakan bahwa perjuangan upah minimum harus didasarkan pada kondisi riil kehidupan pekerja, bukan semata-mata berpatokan pada persentase kenaikan upah setiap tahunnya.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi daerah harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan pekerja yang selama ini turut memberikan kontribusi terhadap aktivitas perekonomian Kabupaten Kuantan Singingi.

“Penetapan UMK tidak boleh hanya melihat angka pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Pemerintah juga harus memperhatikan kebutuhan hidup layak pekerja dan keluarganya. Jangan sampai ekonomi daerah tumbuh, tetapi kesejahteraan pekerjanya tidak mengalami peningkatan yang sebanding,” tegas Jon Hendri kepada media, Rabu (18/11/2026), usai menyerahkan surat aspirasi tersebut.

Dalam usulannya, KC FSPMI Kuansing menetapkan indeks alfa 0,90 sebagai target perjuangan dalam pembahasan UMK 2027.

Berdasarkan simulasi awal organisasi dengan menggunakan asumsi UMK 2026 sebesar Rp3.949.466,98, inflasi 2,79 persen, pertumbuhan ekonomi 5,54 persen, serta alfa 0,90, diperoleh proyeksi UMK 2027 sebesar Rp4.256.578.

Angka tersebut menggambarkan potensi kenaikan sekitar Rp307 ribu atau 7,776 persen dibandingkan UMK 2026.

Meski demikian, FSPMI menegaskan bahwa angka tersebut masih merupakan simulasi berdasarkan aspirasi organisasi. Penghitungan final nantinya harus mengacu pada data resmi, periode referensi, serta ketentuan pemerintah yang berlaku dalam penetapan upah minimum Tahun 2027.

Selain memperjuangkan besaran UMK, Jon Hendri juga menyoroti pentingnya keterbukaan pemerintah daerah terkait data Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Dalam bahan kajian pengupahan FSPMI/KSPI yang menjadi referensi organisasi, hasil perhitungan KHL Provinsi Riau tercatat sebesar Rp4.158.948. Nilai tersebut dinilai dapat menjadi bahan pembanding dalam memperjuangkan kebijakan pengupahan yang lebih memperhatikan kebutuhan hidup pekerja di daerah.

“Karena itu, kami meminta Disnaker membuka data estimasi KHL khusus Kabupaten Kuantan Singingi, termasuk komponen dan metodologi penghitungan yang digunakan. Jangan sampai pembahasan upah berlangsung tanpa keterbukaan data yang dapat diuji bersama,” ujarnya.

Tidak hanya UMK, FSPMI Kuansing juga menjadikan perjuangan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) sebagai salah satu agenda penting dalam pengupahan Tahun 2027.

Jon Hendri menilai karakteristik perekonomian Kabupaten Kuantan Singingi yang ditopang sektor perkebunan kelapa sawit dan kehutanan perlu menjadi pertimbangan dalam pembahasan upah sektoral.

Menurutnya, pekerja di kedua sektor tersebut memiliki karakteristik pekerjaan serta risiko kerja yang perlu diperhitungkan dalam kebijakan perlindungan dan pengupahan.

“Kami ingin sektor perkebunan kelapa sawit dan HTI juga mendapatkan perhatian serius. Pekerja di sektor tersebut ikut menggerakkan perekonomian daerah. Sudah sepatutnya ada pembahasan khusus mengenai kelayakan upah sektoral dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing sektor,” tegasnya.

Untuk memastikan perjuangan tersebut berjalan melalui mekanisme resmi, KC FSPMI Kuansing meminta Disnaker memberikan penjelasan mengenai status Dewan Pengupahan Kabupaten, keterwakilan unsur serikat pekerja, tahapan pembahasan UMK, serta mekanisme pengusulan UMSK kepada Gubernur Riau.

FSPMI juga meminta agar unsur serikat pekerja diberikan ruang yang proporsional untuk menyampaikan aspirasi dan memberikan masukan dalam proses penyusunan rekomendasi pengupahan.

Mengingat tahapan penetapan UMK 2027 semakin dekat, Jon Hendri berharap pemerintah daerah tidak mengabaikan aspirasi kaum pekerja dalam proses pembahasan tersebut.

“Perjuangan upah layak bukan semata-mata kepentingan organisasi serikat pekerja. Ini menyangkut kehidupan ribuan pekerja dan keluarganya. Kami ingin proses pengupahan berjalan transparan, melibatkan semua unsur, serta menghasilkan kebijakan yang benar-benar berpihak pada prinsip keadilan,” tutup Jon Hendri.

KC FSPMI Kuansing menegaskan akan terus mengawal proses penetapan UMK dan UMSK Tahun 2027 melalui jalur dialog, penyampaian aspirasi, serta mekanisme ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pos terkait