UMK Surabaya 2026 Jauh Dibawah KHL! FSPMI Tuntut UMK Surabaya 2027 Sekurang-kurangnya Rp6.035.680

UMK Surabaya 2026 Jauh Dibawah KHL! FSPMI Tuntut UMK Surabaya  2027 Sekurang-kurangnya Rp6.035.680

Surabaya, KPonline – 17 November 2026, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia telah merilis data ekonomi sebagai dasar penetapan upah minimum tahun 2027 melalui Surat Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tanggal 16 November 2026, perihal Penyampaian Data Kebutuhan Hidup Layak, Kondisi Ekonomi, dan Ketenagakerjaan untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2027, yang ditujukan kepada para Gubernur se-Indonesia.

 

Bacaan Lainnya

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kota Surabaya tahun 2026 mencapai Rp6.035.680 sementara Upah Minimum Kota (UMK) Surabaya tahun 2026 hanya sebesar Rp5.288.796. Artinya, terdapat kesenjangan sebesar Rp746.884 setiap bulan antara upah minimum yang diterima buruh dengan kebutuhan hidup layak di Kota Surabaya.

 

Dengan kata lain, buruh Surabaya selama ini harus menanggung kekurangan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup layak. Kondisi ini menjadi bukti bahwa besaran UMK Surabaya belum mampu memenuhi standar kebutuhan hidup layak masyarakat pekerja di Kota Surabaya.

 

Penentuan Upah Minimum Didasarkan pada Nilai Tertinggi antara Hasil Formula Penghitungan Upah Minimum atau KHL

 

Dalam penetapan UMK Surabaya tahun 2027, Pasal 139 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan mengatur bahwa upah minimum dihitung menggunakan formula penghitungan upah minimum atau Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

 

Dengan menggunakan data inflasi Kota Surabaya secara year-on-year (September 2026) sebesar 3,68% dan pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya tahun 2025 sebesar 5,87%, serta simulasi indeks tertentu (α) sebesar 0,5 sampai dengan 1, diperoleh gambaran bahwa kenaikan UMK berdasarkan formula masih menyisakan kesenjangan yang cukup besar apabila dibandingkan dengan KHL tahun 2026.

 

Bahkan, berdasarkan simulasi tersebut, UMK Surabaya tahun 2027 masih berada di bawah KHL, dengan kekurangan antara Rp436.431,64 sampai dengan Rp591.657,80 setiap bulan.

 

Lebih lanjut, Pasal 139 ayat (4) UU Nomor 27 Tahun 2026 menegaskan bahwa penentuan upah minimum didasarkan pada nilai tertinggi antara hasil formula penghitungan upah minimum atau KHL yang disepakati oleh Dewan Pengupahan Daerah. Oleh karena itu, KHL tidak boleh sekadar menjadi data statistik atau angka pembanding, melainkan harus menjadi pertimbangan nyata dalam penetapan upah minimum.

 

FSPMI Tuntut UMK Surabaya 2027 Minimal Sebesar KHL (Rp6.035.680)

 

Berdasarkan fakta dan ketentuan tersebut, FSPMI Kota Surabaya menuntut Wali Kota Surabaya agar merekomendasikan UMK Surabaya tahun 2027 sekurang-kurangnya sebesar KHL Kota Surabaya tahun 2026, yaitu Rp6.035.680.

 

FSPMI Kota Surabaya juga menuntut dengan tegas kepada Gubernur Jawa Timur agar menetapkan UMK Surabaya tahun 2027 sekurang-kurangnya sebesar Rp6.035.680.

 

Gubernur Jawa Timur tidak boleh menetapkan upah minimum secara sepihak dan ‘sak karepe dewe’. Penetapan upah minimum harus tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Terlebih, data yang menjadi dasar penghitungan tersebut bersumber dari pemerintah sendiri melalui Kementerian Ketenagakerjaan.

 

Jangan sampai pemerintah merilis data KHL, tetapi pada saat menetapkan upah minimum justru mengabaikan angka KHL tersebut.

 

Sudah saatnya mengakhiri rezim upah murah di Kota Surabaya!

 

Sebagai kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia, Surabaya merupakan pusat ekonomi dan bisnis, perdagangan, industri, serta pendidikan utama di Jawa Timur dan kawasan Indonesia bagian timur. Sudah sepatutnya kemajuan ekonomi dan aktivitas bisnis di Kota Surabaya berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh yang menjadi salah satu penggerak utamanya.

 

Jangan hanya ekonominya yang tumbuh, tetapi kesejahteraan buruhnya juga harus meningkat!

 

FSPMI Kota Surabaya menegaskan bahwa upah minimum bukan sekadar angka administratif, melainkan instrumen perlindungan untuk memastikan pekerja/buruh dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

 

Pemerintah Telah Menetapkan Batas Waktu Penetapan Upah Minimum 2027

 

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia terkait penetapan upah minimum tahun 2027, pemerintah telah menetapkan batas waktu penetapan masing-masing jenis upah minimum sebagai berikut:

 

1. Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027, paling lambat tanggal 21 November 2026.

 

2. Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027, paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan UMP atau paling lambat tanggal 26 November 2026.

 

3. Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) 2027, paling lambat tanggal 25 November 2026.

 

4. Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten (UMSK) 2027, paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan UMK atau paling lambat tanggal 30 November 2026.

 

Siap Melakukan Perlawanan

 

Apabila tuntutan tersebut tidak dipenuhi, FSPMI Kota Surabaya akan mengonsolidasikan seluruh anggota dan kekuatan organisasinya untuk melakukan aksi demonstrasi sebagai bentuk perjuangan menuntut upah yang layak dan berkeadilan. Kami tidak ingin buruh Surabaya terus-menerus menjadi korban pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan.

Pos terkait