Bekasi, KPonline – Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Bekasi mendesak Polres Metro Bekasi untuk bekerja secara profesional dan segera menindaklanjuti enam laporan polisi (LP) yang telah dilayangkan organisasi.
Desakan tersebut disampaikan oleh Sekretaris KC FSPMI Bekasi, Sarino, S.H., M.H., bersama kuasa hukum pelapor, Dedi Kurniadi, dalam konferensi pers di sela-sela aksi unjuk rasa ribuan buruh FSPMI Kabupaten/Kota Bekasi di Simpang Lippo Cikarang, Cikarang Selatan, Selasa (17/11/2026).
Sarino menegaskan bahwa pengerahan massa ini sama sekali tidak bertujuan mengintervensi proses hukum, melainkan murni untuk menuntut kepolisian menjalankan kewenangannya sesuai hukum acara yang berlaku.
“Kami sudah melayangkan enam laporan kepolisian, termasuk yang masuk melalui layanan pengaduan (lapdu). Kami minta itu segera ditindaklanjuti sebagaimana mestinya sesuai hukum acara pidana yang berlaku,” ujar Sarino di hadapan awak media.
Senada dengan Sarino, kuasa hukum pelapor, Dedi Kurniadi, membeberkan progres sejumlah laporan di tingkat Polres. Selain enam laporan di Polres Metro Bekasi, terdapat satu laporan tambahan yang awalnya diajukan ke Bareskrim Polri dan kini telah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya.
Menurut Dedi, kekecewaan pihaknya muncul karena penanganan laporan di Polres Metro Bekasi dinilai berjalan sangat lambat. Kondisi ini memicu tanda tanya besar, mengingat pihak berseberangan dalam konflik tersebut justru sudah diperiksa, bahkan sempat menggelar konferensi pers di lingkungan Polres Metro Bekasi.
“Di sinilah kami menduga ada apa sebetulnya antara mereka dengan Polres. Sementara beberapa LP kami, kalau dibilang jalan, memang jalan, tapi landai sekali prosesnya,” ungkap Dedi.
Dedi merinci, laporan-laporan yang tengah dikawalnya mencakup dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik, dugaan penyalahgunaan dana organisasi PC SPEE FSPMI Kabupaten Bekasi senilai sekitar Rp238 juta, hingga dugaan penggelapan aset dengan taksiran nilai lebih dari Rp12 miliar. Sejauh ini, baru sebagian saksi yang diperiksa di Polres—berbanding terbalik dengan laporan di Polda Metro Jaya yang dinilai ditangani secara kooperatif.
Terkait dugaan penggelapan aset, Sarino menjelaskan bahwa kasus tersebut bermula ketika pihak yang menempati gedung lama membangun kantor baru dan memindahkan seluruh aset di dalamnya tanpa izin pemilik yang sah.
“Kami meminta Polres Metro Bekasi serius menindaklanjuti dugaan penggelapan aset yang nilainya ditaksir mencapai Rp12 miliar ini,” tambah Sarino.
Menutup keterangannya, Sarino menuntut agar seluruh laporan diproses secara adil dan tanpa tebang pilih. Ia memperingatkan akan terus mengerahkan massa secara berkala jika tidak ada langkah konkret dari kepolisian.
“Kami sudah mendapat instruksi. Tidak menutup kemungkinan tiap minggu atau dua minggu sekali kami akan semakin merapat ke Polres kalau memang tidak ada respons atau tindak lanjut yang serius,” tegasnya.
Aksi penyampaian sikap ini turut mendapat dukungan langsung dari Presiden FSPMI, Suparno, yang hadir di lokasi untuk menyemangati massa dan memastikan perjuangan akan terus berlanjut hingga seluruh laporan mendapat kepastian hukum.