Bekasi, KPonline – Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kabupaten/Kota Bekasi menggelar aksi unjuk rasa yang dipusatkan di Perempatan Lippo Cikarang pada Selasa (17/11/2026). Aksi yang berlangsung sejak pukul 08.00 WIB siang hari ini diikuti oleh ribuan buruh FSPMI se-Kabupaten/Kota Bekasi.
Aksi ini dilaksanakan guna mendesak jajaran Polres Metro Bekasi segera memberikan kepastian hukum atas sejumlah Laporan Polisi (LP) yang telah dilayangkan.
Jajaran pimpinan dan tim kuasa hukum FSPMI termasuk Presiden FSPMI Suparno, S.H., serta tim hukum Sarino, S.H., M.H., dan Dedi Kurniadi, S.H.—menyuarakan tuntutan tegas agar aparat penegak hukum bersikap transparan, profesional, dan tidak tebang pilih.
Dalam orasinya, Suparno menegaskan bahwa Bekasi merupakan lokomotif sekaligus simbol pergerakan buruh di Indonesia, sehingga marwah organisasi harus dijaga bersama dari berbagai upaya pencemaran nama baik maupun perusakan citra. Ia memastikan FSPMI siap melakukan perlawanan hingga tuntutan FSPMI terpenuhi.
“Kami akan terus menggelar aksi unjuk rasa secara terus menerus hingga seluruh tuntutan dan laporan kami diproses tuntas,” tegas Suparno.
Ia juga menyatakan bahwa opsi restorative justice (RJ) dikesampingkan untuk saat ini karena fokus utama organisasi adalah mendesak kepolisian segera menetapkan pihak terlapor sebagai tersangka. Jika belum ada kejelasan, massa aksi berencana memperluas titik unjuk rasa secara bertahap, mulai dari kawasan Jababeka, Bundaran Polres, hingga perempatan Jurong.
Senada dengan hal tersebut, tim kuasa hukum FSPMI yang diwakili Sarino dan Dedi Kurniadi dalam konferensi pers menyoroti adanya dugaan perlakuan berat sebelah dari pihak kepolisian. Mereka menyayangkan sikap aparat yang dinilai memberikan keistimewaan kepada pihak seberang untuk menggelar konferensi pers di lobi polres dan mendapat jadwal gelar perkara dengan cepat, sementara laporan dari pihak FSPMI terkesan lambat.
Tim kuasa hukum memaparkan sejumlah perkara yang tengah dikawal organisasi, meliputi:
- Laporan terkait dugaan penggelapan dana organisasi senilai lebih dari Rp12 miliar serta pengalihan aset organisasi secara melawan hukum.
- Laporan dari PC SP FSPMI Kabupaten Bekasi mengenai aliran dana organisasi sekitar Rp238 juta yang diduga ditransfer ke rekening pribadi dan digunakan untuk kepentingan terlapor.
- Laporan dugaan penggelapan dana organisasi oleh oknum pengurus sebelumnya, serta tiga Laporan Polisi terkait dugaan pencemaran nama baik terhadap Ketua PUK SPEE PT Epson. Dari tiga laporan terakhir tersebut, baru satu pelapor yang dimintai keterangan oleh penyidik.
- Sejumlah laporan terkait pelanggaran informasi dan transaksi elektronik yang proses pemanggilan saksinya sedang berjalan, serta berkas laporan di Bareskrim yang kini telah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya dan berjalan cukup kooperatif.
Selain mendesak pihak kepolisian, FSPMI turut melayangkan peringatan keras kepada Kementerian Ketenagakerjaan agar tidak ikut campur atau larut dalam konflik internal organisasi. FSPMI mengancam akan mengerahkan massa dalam skala lebih besar untuk menggeruduk kantor Kementerian Ketenagakerjaan apabila kedapatan mengintervensi persoalan ini.
Melalui aksi unjuk rasa yang ditegaskan sebagai langkah awal ini, KC FSPMI Kabupaten/Kota Bekasi menekankan bahwa penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional warga negara untuk mendorong penegakan hukum yang adil. FSPMI memastikan gerakan massa dengan eskalasi lebih besar akan terus berlanjut secara berkala hingga seluruh laporan diproses secara tuntas mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga gelar perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.