Jakarta, KPonline-Pemerintah mulai mempersiapkan penetapan upah minimum tahun 2027. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mensosialisasikan mekanisme penetapan upah minimum kepada seluruh kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam rapat koordinasi yang digelar secara hibrida dari Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Sosialisasi ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengupahan tahun 2027, mulai dari Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), hingga Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan, penetapan upah minimum 2027 mengacu pada Pasal 137 hingga 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja.
Dalam ketentuan tersebut, gubernur wajib menetapkan UMP dan UMSP. Sementara penetapan UMK dan UMSK disesuaikan dengan kebijakan gubernur masing-masing daerah.
Adapun penghitungan upah minimum 2027 mempertimbangkan tiga variabel utama, yakni Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, serta ketenagakerjaan. Formula penghitungan menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu dengan rentang 0,5 hingga 1,0.
“Kolaborasi kerja bersama tentu sangat penting agar penetapan upah minimum setiap tahun ini dapat berjalan dengan baik dan adil bagi semua pihak,” ujar Yassierli.
Untuk mendukung akurasi penghitungan, Kemnaker tengah menyiapkan estimasi KHL berdasarkan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS).
Estimasi tersebut mencakup empat komponen utama, yaitu pengeluaran makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal. Penghitungan juga dilakukan hingga tingkat kabupaten/kota melalui pendekatan klasterisasi berdasarkan 11 parameter karakteristik daerah.
Yassierli meminta Dewan Pengupahan Daerah menjadikan estimasi KHL sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pembahasan upah minimum. Ia juga menekankan pentingnya dialog sosial agar aspirasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk unsur pekerja dan pengusaha, dapat terserap.
“Estimasi KHL ini sebagai pertimbangan. Kami meminta Dewan Pengupahan Daerah mengedepankan dialog sosial untuk mendapatkan aspirasi dari semua stakeholders,” katanya.
Pemerintah telah menetapkan batas waktu pengumuman dan penetapan upah minimum 2027 dengan jadwal sebagai berikut:
• 21 November 2026: Batas akhir pengumuman UMP 2027.
• 25 November 2026: Batas akhir penetapan UMK 2027.
• 26 November 2026: Batas akhir penetapan UMSP 2027.
• 30 November 2026: Batas akhir penetapan UMSK 2027.
Dengan dimulainya sosialisasi tersebut, pembahasan upah minimum 2027 di daerah akan memasuki tahapan penting. Dewan Pengupahan Daerah kini memiliki peran strategis dalam mengawal proses perumusan upah, terutama memastikan pertimbangan KHL, kondisi ekonomi, dan aspirasi pekerja benar-benar menjadi bagian dari pembahasan.



