FSPMI Sidoarjo Usulkan UMK 2027 Rp5,62 Juta dan UMSK Tiga Kategori

FSPMI Sidoarjo Usulkan UMK 2027 Rp5,62 Juta dan UMSK Tiga Kategori

Sidoarjo, KPonline – Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (KC FSPMI) Kabupaten Sidoarjo mendorong percepatan pembahasan kenaikan upah tahun 2027. Dalam pertemuan dengan pimpinan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Sidoarjo, Senin (16/11/2026), FSPMI menyampaikan sejumlah usulan, termasuk besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) tahun 2027.

 

Bacaan Lainnya

Rombongan KC FSPMI Sidoarjo dipimpin langsung Ketua KC FSPMI Sidoarjo, Suyatno, didampingi Wahyu Budi Kristianto, Najib Aris Setiawan, Narwoko, dan Misiadi. Mereka diterima Kepala Disnaker Kabupaten Sidoarjo, Dwi Eko Saptono, S.Sos., M.M., M.T., bersama Sekretaris Disnaker, M. Khoifin.

 

Dalam pertemuan tersebut, Suyatno menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan bersama Dewan Pengupahan terkait rekomendasi kenaikan upah 2027. Padahal, waktu semakin terbatas karena penetapan UMK dijadwalkan pada 25 November.

 

FSPMI mendorong Disnaker Sidoarjo agar mengambil peran aktif dalam mempersiapkan rekomendasi UMK maupun UMSK. Pembahasan keduanya juga diharapkan dilakukan secara bersamaan, bukan terpisah, agar proses penyusunan rekomendasi lebih teliti dan menyeluruh.

 

Dalam kesempatan tersebut, FSPMI menyampaikan konsep perhitungan kenaikan UMK 2027 dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025.

 

Berdasarkan perhitungan yang disampaikan FSPMI, dengan menggunakan UMK Sidoarjo tahun 2026 sebesar Rp5.191.540, inflasi 3,09 persen, pertumbuhan ekonomi 5,83 persen, serta alfa 0,90, diperoleh usulan UMK 2027 sebesar Rp5.624.360.

 

Dengan demikian, FSPMI mengusulkan kenaikan sebesar Rp432.820 atau sekitar 8,34 persen dibandingkan UMK tahun 2026.

 

Selain UMK, FSPMI juga mengusulkan UMSK 2027 dengan tiga kategori. Besarannya dihitung berdasarkan persentase di atas UMK 2027 yang diusulkan, dengan rincian:

– Kategori 1 sebesar 6% ( Rp5.961.822 )

– Kategori 2 sebesar 8% ( Rp6.074.309 )

– Kategori 3 sebesar 10% ( Rp6.186.796)

 

Usulan tiga kategori tersebut merupakan salah satu poin penting yang disampaikan Suyatno. Menurutnya, penerapan satu klaster UMSK seperti tahun sebelumnya berpotensi menimbulkan persoalan karena kemampuan perusahaan berbeda-beda.

 

FSPMI mengusulkan kategori pertama diperuntukkan bagi perusahaan besar, termasuk perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA). Kategori kedua untuk perusahaan skala menengah, sedangkan kategori ketiga untuk perusahaan dengan skala produksi kecil.

 

Dengan pembagian tersebut, besaran UMSK diharapkan lebih proporsional. Perusahaan besar dapat menerapkan nilai UMSK yang lebih tinggi, sementara perusahaan menengah dan kecil mendapatkan besaran yang disesuaikan dengan skala usahanya.

 

FSPMI juga mengingatkan agar Disnaker lebih teliti dalam menentukan pengelompokan sektor berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Jangan sampai perusahaan atau sektor yang sebelumnya sudah mendapatkan UMSK justru kehilangan hak tersebut akibat perubahan atau ketidaktepatan pengelompokan KBLI.

 

Selain menyampaikan usulan kenaikan upah, FSPMI juga meminta agar organisasinya dapat masuk sebagai unsur pekerja dalam Dewan Pengupahan Kabupaten Sidoarjo.

 

Suyatno menyampaikan bahwa FSPMI telah berdiri di Sidoarjo sejak 2001. Dengan perjalanan organisasi tersebut, ia meyakini FSPMI telah memenuhi persyaratan untuk menjadi bagian dari unsur pekerja dalam Dewan Pengupahan.

 

Menurutnya, keterlibatan FSPMI di dalam Dewan Pengupahan penting agar organisasi dapat mengawal secara langsung proses pembahasan dan penyusunan rekomendasi kenaikan upah.

 

FSPMI juga menyampaikan kritik terhadap rekomendasi kenaikan upah yang selama ini dinilai cenderung tidak jauh berbeda dengan usulan pengusaha. Pemerintah diharapkan lebih bijaksana dalam mempertimbangkan kepentingan pekerja dan pengusaha sehingga rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya memberatkan salah satu pihak.

 

Menanggapi berbagai usulan tersebut, Kepala Disnaker Kabupaten Sidoarjo, Dwi Eko Saptono, menyampaikan bahwa terkait pembahasan kenaikan upah 2027, pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat.

 

Sementara itu, mengenai usulan FSPMI agar masuk sebagai unsur pekerja dalam Dewan Pengupahan Kabupaten Sidoarjo, Dwi Eko menyampaikan akan mengomunikasikan hal tersebut dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

 

Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya KC FSPMI Sidoarjo untuk memastikan aspirasi pekerja mendapatkan ruang dalam proses penentuan kebijakan pengupahan 2027.

 

FSPMI berharap Disnaker segera merespons berbagai masukan tersebut. Dengan waktu penetapan yang semakin dekat, proses pembahasan UMK dan UMSK Kabupaten Sidoarjo diharapkan berjalan cermat, transparan, dan menghasilkan rekomendasi yang mempertimbangkan kebutuhan serta kesejahteraan pekerja.

Pos terkait