Buruh Tuban Tuntut UMK 2027 Sebesar Rp3,5 Juta, FSPMI: Upah Harus Berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak

Buruh Tuban Tuntut UMK 2027 Sebesar Rp3,5 Juta, FSPMI: Upah Harus Berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak

Tuban, KPonline – Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kabupaten Tuban secara tegas mendorong kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tuban tahun 2027 menjadi sebesar Rp3.500.000. Tuntutan tersebut didasarkan pada kebutuhan hidup layak (KHL) yang harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kebijakan pengupahan.

 

Bacaan Lainnya

Tuntutan kenaikan UMK bukan semata-mata persoalan nominal atau mengejar angka tertentu. Lebih dari itu, ini merupakan perjuangan untuk memastikan bahwa upah yang diterima pekerja benar-benar mampu menopang kehidupan mereka dan keluarganya secara layak.

 

Sebab, upah bukan hanya imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Di dalamnya terdapat kebutuhan untuk memenuhi pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, transportasi, serta berbagai kebutuhan dasar lainnya yang terus berkembang mengikuti kondisi perekonomian.

 

FSPMI menilai, kebijakan pengupahan tidak boleh terlepas dari realitas kehidupan buruh. Kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup yang terus membebani masyarakat harus menjadi pertimbangan serius dalam menentukan besaran upah minimum.

 

Ketua Konsulat Cabang FSPMI Kabupaten Tuban, Duraji, S.H., menegaskan bahwa angka Rp3.500.000 merupakan besaran yang patut diperjuangkan dengan mempertimbangkan standar kebutuhan hidup layak.

 

Menurutnya, upah minimum tidak boleh berhenti soal rumusan-rumusan angka dalam kebijakan pemerintah. Upah harus memiliki makna nyata bagi kehidupan pekerja, terutama dalam menjaga daya beli dan menjamin keberlangsungan hidup keluarganya.

 

“Kalau kita berbicara tentang upah, jangan hanya melihatnya sebagai angka dalam sebuah keputusan. Kita harus melihat bagaimana buruh menjalani kehidupannya setelah menerima upah tersebut. Apakah cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan, pendidikan anak, kesehatan, tempat tinggal, dan kebutuhan keluarganya? Inilah yang seharusnya menjadi dasar dalam menentukan upah minimum,” tegas Duraji.

 

Ia menambahkan, pekerja merupakan bagian penting dari aktivitas ekonomi dan keberlangsungan industri di Kabupaten Tuban. Di tengah berkembangnya investasi dan aktivitas perusahaan berskala besar, peningkatan kesejahteraan pekerja semestinya berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi daerah.

 

Menurut Duraji, pertumbuhan industri tidak cukup hanya diukur dari besarnya investasi, kapasitas produksi, maupun keuntungan perusahaan. Kesejahteraan pekerja yang turut menggerakkan roda industri juga harus menjadi bagian dari keberhasilan pembangunan ekonomi.

 

“Jangan sampai industri terus tumbuh, investasi semakin berkembang, dan aktivitas produksi semakin meningkat, tetapi kesejahteraan pekerjanya justru tertinggal. Buruh bukan hanya bagian dari proses produksi. Mereka adalah manusia yang memiliki keluarga, kebutuhan hidup, dan masa depan yang harus diperjuangkan,” lanjutnya.

 

FSPMI Kabupaten Tuban juga mendorong Pemerintah Kabupaten Tuban agar dalam proses pembahasan UMK 2027 tidak hanya mempertimbangkan kepentingan dunia usaha, tetapi juga memberikan perhatian yang proporsional terhadap kondisi kehidupan pekerja.

 

Penetapan upah harus dilakukan secara terbuka, objektif, dan berbasis data yang dapat dipertanggungjawabkan, khususnya dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak serta perkembangan kondisi ekonomi daerah.

 

Selain itu, FSPMI menyoroti pentingnya mengurangi disparitas upah antara Kabupaten Tuban dengan daerah-daerah Ring 1 industri di Jawa Timur. Sebagai daerah dengan aktivitas industri dan perusahaan berskala besar, Tuban perlu memperjuangkan kebijakan pengupahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus mempersempit kesenjangan upah antar daerah.

 

Di balik tuntutan Rp3.500.000, terdapat kebutuhan hidup, tanggung jawab keluarga, serta harapan ribuan pekerja untuk hidup lebih layak.

 

FSPMI Kabupaten Tuban menegaskan, kesejahteraan buruh harus menjadi bagian dari arah kebijakan pembangunan daerah. Karena pertumbuhan ekonomi yang sesungguhnya bukan hanya tentang berkembangnya industri, tetapi juga tentang meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat kelas pekerja.

Pos terkait