Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Provinsi Jawa Barat gelar Aksi Pengawalan Rapat Dewan Pengupahan dan Tuntut UMP 2027 Sebesar Rp4.122.871 pada (18–20/11/2026).
Upah Minimum Provinsi (UMP) atau yang dahulu sering disebut sebagai UMR (Upah Minimum Regional) tingkat I merupakan standar batas bawah upah bulanan terendah yang ditetapkan oleh gubernur dan berlaku bagi seluruh pekerja/buruh di provinsi tempat ditentukannya nilai UMP, yang artinya berlaku di seluruh kabupaten dan kota di wilayah tersebut.
UMP berfungsi sebagai jaring pengaman sosial (social safety net) agar pekerja mendapatkan penghidupan yang layak. Perusahaan dilarang membayar upah karyawannya di bawah ketentuan UMP yang berlaku.
Secara ideal, mekanisme penetapan UMP dilakukan secara berkala setiap tahun melalui proses berjenjang yang melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja, dengan tahapan meliputi:
- Pengumpulan Data dan Survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di pasaran.
- Pembahasan oleh Dewan Pengupahan untuk merumuskan pertimbangan kebijakan.
- Perhitungan dengan Formula Resmi, yang mempertimbangkan variabel utama seperti : Inflasi daerah/nasional, pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu (faktor penyesuaian/alfa) yang merepresentasikan tingkat penyerapan tenaga kerja dan produktivitas.
Setelah ditetapkan oleh gubernur, besaran UMP yang diputuskan akan mulai berlaku efektif secara serentak pada tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Mengingat krusialnya tahapan pembahasan tersebut bagi nasib dan daya beli kaum buruh, Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Provinsi Jawa Barat merasa perlu melakukan pengawalan langsung terhadap jalannya Rapat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat.
Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut dari agenda Gabungan Serikat Pekerja Serikat Buruh Jawa Barat untuk memastikan proses perumusan upah berjalan objektif, transparan, dan benar-benar berpihak pada kesejahteraan pekerja.
Sebagai bentuk pengawalan tersebut, DPW FSPMI Provinsi Jawa Barat akan menggelar aksi unjuk rasa yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, Kamis, dan Jumat, Tanggal 18–20 November 2026, di Kantor Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat dan Kantor Disnakertrans Provinsi Jawa Barat
Melalui aksi ini, DPW FSPMI Provinsi Jawa Barat menyampaikan tuntutan utama yaitu :
Nilai UMP Jawa Barat Tahun 2027 ditetapkan harus sebesar 100% dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Jawa Barat, yakni senilai Rp4.122.871,-, yang mengacu pada hasil perhitungan KHL yang dirilis oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI dan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO).
DPW FSPMI Jawa Barat menegaskan bahwa seluruh rangkaian penyampaian pendapat di muka umum ini akan dilaksanakan secara tertib, damai.
Bandung, 17 November 2026
DPW FSPMI Jawa Barat
Ketua
Supriyadi
Sekretaris
Dede Rahmat
Narahubung: Bidang Informasi dan Media
Wiwik Aswanti, S.H., M.H.