Jakarta, KPonline – Ketua DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) DKI Jakarta, Winarso, kembali menginstruksikan seluruh anggota PUK SPA FSPMI se-DKI Jakarta, khususnya Garda Metal, untuk bersiap dan mengambil peran aktif mengawal jalannya persidangan Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta.
Instruksi tersebut menegaskan bahwa perjuangan penetapan upah tidak cukup hanya dilakukan melalui perundingan di ruang sidang. Kehadiran dan kekuatan solidaritas massa buruh tetap menjadi bagian penting untuk memastikan aspirasi pekerja mendapat perhatian serius dalam setiap proses pengambilan kebijakan.
Garda Metal DKI Jakarta, sebagai satuan tugas (Satgas) organisasi yang dipersiapkan berada di garis depan perjuangan, kembali mendapat penekanan khusus. Mereka diharapkan mampu menjaga konsolidasi, kedisiplinan, dan kesiapan organisasi dalam mengawal agenda strategis pengupahan.
Pengawalan ini berkaitan dengan agenda Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta yang berlangsung di Gedung Balai Latihan Kerja (PPKD) Jakarta Timur, Jalan H. Naman No. 1, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Rabu (18/11/2026).
Dalam agenda tersebut, Dewan Pengupahan melanjutkan pembahasan monitoring dan evaluasi sektor-sektor yang tercantum dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2025. Forum juga mengagendakan paparan Kementerian Ketenagakerjaan mengenai kebijakan penetapan UMP dan UMSP tahun 2027 berdasarkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan, serta sidang untuk merekomendasikan besaran UMP DKI Jakarta tahun 2027.
FSPMI DKI Jakarta sendiri memiliki keterwakilan dalam Dewan Pengupahan Provinsi, salah satunya melalui Tri Widyanto. Keterwakilan ini menjadi jalur penting untuk menyuarakan kepentingan buruh secara langsung di dalam forum perumusan kebijakan pengupahan.
Namun, keterwakilan di ruang sidang harus berjalan beriringan dengan kekuatan pengawalan dari luar. Sebab, pembahasan upah bukan sekadar persoalan angka, melainkan menyangkut daya beli, kesejahteraan, dan masa depan kehidupan kaum buruh beserta keluarganya.
Bagi FSPMI, evaluasi sektor dan pembahasan UMSP 2027 tidak boleh berhenti sebagai formalitas administratif. Setiap keputusan harus memiliki dasar hukum yang kuat, mempertimbangkan karakteristik industri, tingkat risiko dan kompleksitas pekerjaan, serta menjamin keadilan bagi pekerja.
Buruh tidak ingin kembali menjadi pihak yang hanya diminta menerima hasil keputusan. Mereka harus dilibatkan, didengar, dan diperhitungkan dalam setiap proses penentuan kebijakan yang menyangkut kehidupan mereka.
Instruksi Winarso kepada seluruh PUK SPA FSPMI se-DKI Jakarta, terutama Garda Metal, menjadi penegasan bahwa perjuangan pengupahan membutuhkan dua kekuatan sekaligus: perjuangan diplomasi dan argumentasi di dalam ruang sidang, serta solidaritas dan kesiapan organisasi di lapangan.
Sebab, upah yang adil tidak lahir dari sikap diam. Ia harus diperjuangkan, dikawal, dan dipastikan melalui kekuatan kolektif kaum buruh.