Sidoarjo, KPonline – Pada Rabu, 18 November 2026, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kabupaten Sidoarjo berencana mengirimkan surat revisi rekomendasi kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Sidoarjo tahun 2027 kepada Pemkab dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Sidoarjo.
Surat revisi tersebut merupakan penyempurnaan atas rekomendasi sebelumnya yang telah disampaikan pada Senin, 16 November 2026. Perubahan dilakukan setelah FSPMI mencermati dokumen White Paper Perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2026.
Dalam revisi tersebut, FSPMI Sidoarjo mengusulkan agar besaran UMK Sidoarjo tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp6.035.680, sesuai dengan nilai KHL yang tercantum dalam White Paper tersebut.
Berdasarkan Tabel 5.3 White Paper, Kabupaten Sidoarjo masuk dalam klaster KHL bersama Kabupaten Gresik serta sejumlah kota di Jawa Timur. Klaster tersebut memiliki estimasi KHL sebesar Rp6.035.680.
FSPMI menjadikan angka tersebut sebagai dasar untuk memperbarui usulan UMK 2027. Usulan ini sejalan dengan rekomendasi dalam White Paper yang menyebutkan bahwa hasil estimasi KHL dapat dimanfaatkan pemerintah daerah dan dewan pengupahan sebagai salah satu referensi dalam penentuan UMP dan UMK tahun 2027.
Sementara itu, untuk Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Sidoarjo tahun 2027, FSPMI memastikan tidak ada perubahan terhadap usulan yang telah disampaikan sebelumnya.
FSPMI tetap mengajukan tiga klaster UMSK dengan besaran persentase yang dihitung berdasarkan UMK Sidoarjo tahun 2027, yaitu:
* Klaster 1: sebesar 6 persen dari UMK 2027.
* Klaster 2: sebesar 8 persen dari UMK 2027.
* Klaster 3: sebesar 10 persen dari UMK 2027.
Dengan demikian, revisi rekomendasi yang dikirimkan FSPMI Sidoarjo secara khusus mengubah usulan besaran UMK menjadi Rp6.035.680, sedangkan struktur dan persentase usulan UMSK tetap dipertahankan.
Guna memperkuat usulan tersebut, FSPMI Sidoarjo juga akan melakukan aksi unjukrasa di Kantor Bupati Sidoarjo pada Senin, 23 November 2026 mendatang.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya FSPMI Sidoarjo agar penetapan upah minimum tahun 2027 mempertimbangkan kebutuhan hidup layak pekerja sekaligus memperhatikan karakteristik sektor usaha di Kabupaten Sidoarjo. (Khoirul Anam)