Jakarta, KPonline – Garda Metal FSPMI DKI Jakarta kembali menunjukkan komitmennya dalam mengawal perjuangan upah. Dipimpin langsung oleh Pangkorda Garda Metal DKI Jakarta, Deven Nopliyandi, didampingi Sekretaris Garda Metal, Gatot Supriyanto, serta Divisi Aksi Daniel Sinurat, Garda Metal DKI Jakarta hadir mengawal jalannya Sidang Dewan Pengupahan Provinsi (Depeprov) DKI Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Sejak pukul 08.00 WIB, anggota Garda Metal mulai berdatangan dan bersiaga di Kantor PPKD Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Kehadiran mereka merupakan bagian dari instruksi dan arahan DPW FSPMI DKI Jakarta serta upaya mengawal langsung proses perumusan rekomendasi upah minimum tahun 2027.
Dalam agenda sidang hari ini, terdapat dua pembahasan penting yang menjadi perhatian kaum buruh, yaitu:
1. Paparan Kementerian Ketenagakerjaan terkait kebijakan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2027 berdasarkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan.
2. Sidang Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta dalam rangka merekomendasikan besaran nilai UMP DKI Jakarta Tahun 2027.
Bagi Garda Metal, pengawalan ini bukan sekadar kehadiran untuk memenuhi instruksi organisasi. Lebih dari itu, upah menyangkut langsung keberlangsungan hidup, kesejahteraan, dan masa depan jutaan pekerja beserta keluarganya. Karena itu, setiap proses pembahasan dan pengambilan keputusan mengenai upah harus dikawal secara serius, transparan, dan berpihak pada kepentingan kaum buruh.
“Kami sebagai Garda Metal selalu siap berdiri di garis depan perjuangan. Di mana pun tempatnya dan kapan pun waktunya, kami akan terus mengawal perjuangan upah. Karena upah adalah darah kami, urat nadi kehidupan kami dan seluruh buruh yang ada di Jakarta,” menjadi penegasan sikap Garda Metal DKI Jakarta.
Garda Metal juga menegaskan pentingnya koordinasi dan konsolidasi dengan seluruh elemen serikat pekerja dan serikat buruh (SP/SB). Perjuangan upah tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri. Dibutuhkan persatuan, komunikasi, dan kekuatan bersama agar aspirasi kaum buruh memiliki daya tekan yang kuat dalam setiap proses penetapan kebijakan pengupahan.
Bagi buruh, upah bukan sekadar angka yang tertulis dalam keputusan gubernur. Di balik angka tersebut terdapat kebutuhan pangan, biaya pendidikan anak, tempat tinggal, kesehatan, transportasi, serta harapan untuk hidup layak.
Oleh karena itu, Garda Metal FSPMI DKI Jakarta memastikan pengawalan tidak berhenti pada satu kali persidangan. Setiap tahapan pembahasan upah minimum 2027 akan terus menjadi perhatian dan bagian dari perjuangan bersama.
Sebab bagi kaum buruh, upah layak bukan hadiah dari penguasa atau pengusaha. Upah layak adalah hak yang harus diperjuangkan dan dipastikan melalui kebijakan yang berkeadilan.