Jakarta, KPonline – Perjuangan menentukan upah minimum bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan pertaruhan atas kesejahteraan dan keberlangsungan hidup kaum buruh. Karena itu, Garda Metal FSPMI DKI Jakarta kembali mengambil peran penting dalam mengawal rangkaian sidang Dewan Pengupahan Provinsi (Depeprov) DKI Jakarta yang membahas penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2027.
Pengawalan ini menjadi bagian dari konsistensi gerakan buruh dalam memastikan proses pembahasan upah berjalan transparan, objektif, dan tidak mengabaikan kepentingan pekerja. Terlebih, pembahasan UMP dan UMSP 2027 berlangsung dalam rangkaian sidang maraton menjelang tenggat waktu penetapan upah minimum secara nasional.
Di bawah kepemimpinan Pangkorda Garda Metal FSPMI DKI Jakarta, Deven Nopliyandi, bersama Sekretaris Garda Metal Gatot Supriyanto dan Divisi Aksi Daniel Sinurat, Garda Metal DKI Jakarta menunjukkan kesiapan untuk terus berada di garis depan mengawal setiap tahapan perjuangan pengupahan.
Bagi kaum buruh, upah bukan sekadar angka dalam keputusan gubernur. Upah adalah urat nadi kehidupan pekerja dan keluarganya. Karena itu, setiap proses perumusan kebijakan pengupahan harus benar-benar mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, bukan semata-mata kepentingan menjaga iklim investasi dan kemampuan dunia usaha.
Terlebih, pemerintah telah memberikan tenggat waktu penetapan UMP 2027 paling lambat 21 November 2026, sedangkan UMSP ditetapkan paling lambat 26 November 2026. Artinya, waktu pembahasan semakin terbatas dan setiap keputusan yang diambil dalam forum Depeprov akan menentukan nasib jutaan pekerja di Jakarta.
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah penerapan formula pengupahan berdasarkan ketentuan terbaru, yang mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL), pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu atau alfa minimal 1,0.
Bagi unsur serikat pekerja, keberadaan KHL harus menjadi pertimbangan substantif, bukan sekadar variabel pelengkap dalam rumusan matematis. Sebab, kenaikan upah yang tidak sebanding dengan kebutuhan hidup masyarakat hanya akan memperpanjang persoalan rendahnya daya beli buruh.
Sebelumnya, dalam pembahasan awal Depeprov DKI Jakarta, unsur serikat pekerja telah menyuarakan tuntutan kenaikan upah di kisaran 9,5 persen. Angka tersebut menjadi salah satu gambaran aspirasi buruh di tengah tekanan kebutuhan hidup yang terus meningkat.
Di tengah perbedaan kepentingan antara unsur pekerja, pemerintah, dan pengusaha, pengawalan Garda Metal menjadi bagian dari upaya menjaga agar aspirasi kaum buruh tidak berhenti sebagai catatan dalam ruang sidang.
Bagi Garda Metal FSPMI DKI Jakarta, perjuangan upah tidak selesai hanya dengan menghadiri sidang. Setiap proses harus dikawal, setiap keputusan harus diawasi, dan setiap kebijakan harus dipastikan berpihak pada keadilan serta kesejahteraan pekerja.
Sebab, upah layak bukan hadiah dari penguasa ataupun kemurahan hati pengusaha. Upah layak adalah hak pekerja yang harus diperjuangkan dan dipastikan melalui kebijakan yang berkeadilan.