Dari Mojokerto untuk Kesejahteraan Buruh Jatim, Puluhan Massa FSPMI Kawal Penetapan Upah 2027

Dari Mojokerto untuk Kesejahteraan Buruh Jatim, Puluhan Massa FSPMI Kawal Penetapan Upah 2027

Mojokerto, KPonline – Puluhan buruh Mojokerto yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menyatakan kesiapan mengawal hasil rekomendasi Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) dari Bupati Mojokerto, Muhammad Albarraa, yang sebelumnya disusun berdasarkan usulan unsur serikat pekerja dengan skema perhitungan 6 persen dikali UMK 2027 serta didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Kabupaten Mojokerto, Yo’i Afrida Soesetyo Djati.

Titik kumpul masa aksi serikat pekerja FSPMI berada di Ngoro industri persada (NIP) pada Jumat (20/11/2026). Sedangkan titik aksi yang menjadi sasaran pengawalan buruh berada di Surabaya, meliputi Gedung Negara Grahadi (Jl. Gubernur Suryo), Kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur (Jl. Pahlawan No. 110), dan Kantor DPRD Provinsi Jawa Timur (Jl. Indrapura No. 1).

Dalam tuntutannya, FSPMI mendesak Gubernur Jawa Timur menetapkan kebijakan pengupahan tahun 2027 mengacu pada UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, termasuk penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur 2027 (sekurang-kurangnya sebesar nilai Kebutuhan Hidup Layak/KHL Jawa Timur Rp3.742.675,00), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Jawa Timur 2027 (sekurang-kurangnya Rp3.929.809,00 atau lebih tinggi 5% dari nilai UMP Jawa Timur 2027), serta penetapan UMK Jawa Timur 2027.

Khusus untuk penetapan UMSK Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2027, FSPMI meminta Gubernur Jawa Timur tidak mengurangi jumlah sektor dan/atau subsektor yang telah direkomendasikan masing-masing bupati/wali kota, serta tidak mengurangi besaran nilai UMSK yang direkomendasikan atau menetapkan UMSK sekurang-kurangnya 5% lebih tinggi daripada nilai UMK Tahun 2027 di masing-masing kabupaten/kota.

Dengan langkah pengawalan langsung ke tingkat provinsi ini, puluhan buruh Mojokerto dari FSPMI berharap rekomendasi UMSK Bupati Mojokerto dapat dikawal penuh hingga ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. (Infokom PUK SAI)