Garda Metal FSPMI DKI Jakarta Siaga Kawal UMP 2027, Desak Pramono Anung Tetapkan Upah Berpihak pada Buruh

Garda Metal FSPMI DKI Jakarta Siaga Kawal UMP 2027, Desak Pramono Anung Tetapkan Upah Berpihak pada Buruh

Jakarta, KPonline — Ketika instruksi organisasi diturunkan, perjuangan tidak boleh berhenti di atas kertas. Garda Metal FSPMI DKI Jakarta kembali bergerak, menyiapkan barisan dan memastikan perjuangan upah tidak kehilangan tekanan di tengah proses penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta Tahun 2027, Jumat (20/11/2026).

Di bawah komando Pangkorda Garda Metal DKI Jakarta, Deven Nopliyandi, koordinasi dengan anggota Garda Metal FSPMI se-DKI Jakarta dilakukan untuk mengawal proses penetapan upah. Sejak pagi, pukul 07.30 WIB, Divisi Aksi Daniel Sinurat telah bersiaga di pintu masuk Kawasan Industri Pulogadung, tepat di samping PTC, menunggu konsolidasi dan pergerakan massa.

Hari ini, rekomendasi upah yang telah diperjuangkan dan disuarakan unsur buruh dalam Dewan Pengupahan akan dibawa ke Balai Kota untuk diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Bagi buruh, tahap ini bukan sekadar proses administratif, melainkan momentum penting yang menentukan seberapa jauh pemerintah benar-benar mendengar suara pekerja.

Garda Metal FSPMI, sebagai satuan tugas organisasi yang terbiasa berdiri di garis depan perjuangan, memahami bahwa pengawalan tidak cukup hanya dengan hadir. Dibutuhkan kesiapan, kedisiplinan, soliditas, dan keberanian untuk memastikan aspirasi buruh tidak berhenti sebagai rekomendasi yang bisa diabaikan.

Tuntutan buruh jelas: tetapkan UMP DKI Jakarta Tahun 2027 dengan formula yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan pekerja, yakni:

Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi × Alpha 1%)
Formula kenaikan UMP DKI Jakarta Tahun 2027 yang dituntut buruh. Buruh menilai upah adalah urat nadi kehidupan. Upah bukan sekadar angka dalam keputusan gubernur, melainkan penopang kebutuhan sehari-hari, biaya hidup keluarga, pendidikan anak, pangan, tempat tinggal, hingga masa depan pekerja. Karena itu, penetapan UMP tidak boleh hanya mempertimbangkan kepentingan dunia usaha, tetapi juga harus menjawab realitas hidup kaum buruh di Jakarta yang terus berhadapan dengan tingginya biaya hidup.

Geruduk Balai Kota menjadi pesan bahwa buruh tidak akan menyerahkan nasibnya begitu saja. Ketika rekomendasi unsur buruh telah disampaikan, kini keputusan berada di tangan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Buruh menuntut keberanian politik untuk menetapkan upah yang layak, bukan keputusan yang kembali mengorbankan daya beli pekerja.

Garda Metal FSPMI DKI Jakarta akan terus berdiri dalam barisan pengawalan. Di mana instruksi organisasi dijalankan, di sana Garda Metal harus siap hadir. Sebab perjuangan upah bukan perjuangan sesaat, melainkan pertarungan mempertahankan kehidupan dan martabat kaum buruh.