Gresik, KPonline – Puluhan anggota Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kabupaten Gresik dari berbagai sektor industri bergerak menuju Kantor Gubernur Jawa Timur, Jumat (20/11/2026).
Aksi demonstrasi tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) FSPMI Jawa Timur dalam rangka mengawal kebijakan pengupahan tahun 2027.
Sebelum bertolak ke Surabaya, massa aksi terlebih dahulu berkumpul di depan Gelora Joko Samudro, Kabupaten Gresik. Lokasi tersebut menjadi titik konsolidasi sekaligus pemberangkatan anggota FSPMI yang akan mengikuti aksi di tingkat provinsi.
Aksi ini menjadi bagian dari perjuangan kaum buruh untuk memastikan kebijakan pengupahan di Jawa Timur memperhatikan kebutuhan hidup pekerja serta memberikan jaminan kesejahteraan yang layak.
Di atas mobil komando, salah satu orator menyampaikan bahwa perjuangan pengupahan belum berhenti pada aksi hari ini. Masih terdapat agenda lanjutan yang harus dikawal bersama oleh seluruh elemen serikat pekerja.
“21 November 2026 adalah batas penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur dan tanggal 25 November 2026 kita akan melakukan aksi upah minimum kabupaten/kota (UMK),” ujar salah satu orator di atas mobil komando.
Dengan mengikuti instruksi DPW FSPMI Jawa Timur, FSPMI Kabupaten Gresik menegaskan keterlibatannya dalam perjuangan pengupahan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Penetapan upah bukan sekadar persoalan angka, melainkan menyangkut keberlangsungan hidup pekerja dan keluarganya. Oleh karena itu, pengawalan terhadap proses penetapan upah minimum tahun 2027 menjadi agenda penting yang membutuhkan konsolidasi dan solidaritas seluruh anggota.
Perjuangan upah 2027 terus berlanjut. Buruh Gresik bergerak, bersatu, dan mengawal kebijakan pengupahan demi kesejahteraan pekerja.



