Pimpinan Cabang SPLP FSPMI Sidoarjo Kawal Perjuangan UMSK Sidoarjo 2027

Pimpinan Cabang SPLP FSPMI Sidoarjo Kawal Perjuangan UMSK Sidoarjo 2027

Sidoarjo, KPonline – Perjuangan penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Sidoarjo tahun 2027 tidak hanya berlangsung di meja rapat Dewan Pengupahan. Di balik proses tersebut, diperlukan kerja pendataan, koordinasi, dan pengawalan agar sektor usaha yang menjadi representasi pekerja benar-benar terakomodasi dalam rekomendasi yang akan diusulkan.

 

Bacaan Lainnya

Hal itu terlihat dari peran Narwoko, S.H., Ketua Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Logam dan Pertambangan (PC SPLP) FSPMI Kabupaten Sidoarjo dan para pengurus lain , dalam mengawal penyusunan usulan UMSK 2027.

 

Pada Kamis (19/11/2026), Narwoko mengikuti pembahasan Dewan Pengupahan Kabupaten Sidoarjo yang berlangsung di kantor Pemkab Sidoarjo. Rapat tersebut melibatkan unsur pekerja, pengusaha, pemerintah,BPS , dan akademisi dalam rangka persiapan penetapan UMK dan UMSK tahun 2027.

 

Dalam pembahasan tersebut, salah satu poin penting yang mengemuka adalah penggunaan data Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan rekomendasi UMK 2027.

 

Berdasarkan White Paper yang diterbitkan BPS, nilai KHL Kabupaten Sidoarjo diketahui sebesar Rp6.035.000.

 

Sementara itu, untuk UMSK 2027, pembahasan masih memerlukan persiapan data dan pemetaan sektor usaha. Masing-masing unsur Dewan Pengupahan diminta menyusun draft rekomendasi sebagai bahan pembahasan lanjutan pada Jumat, 20 November 2026.

 

Setelah mengikuti rapat Dewan Pengupahan pada pagi hari, Narwoko kemudian bergeser ke kantor PC FSP KEP SPSI untuk melanjutkan koordinasi dan pengawalan penyusunan draft UMSK bersama unsur pekerja.

 

Di tengah proses tersebut, Narwoko memiliki tanggung jawab penting untuk memastikan data sektor usaha dari perusahaan-perusahaan anggota PC SPLP FSPMI Sidoarjo tidak terlewat dalam penyusunan usulan UMSK.

 

Persiapan itu sebenarnya telah dilakukan jauh sebelum rapat Dewan Pengupahan berlangsung.

 

Sejak dua hingga tiga bulan sebelumnya, Narwoko telah menginstruksikan pengurus Pimpinan Unit Kerja (PUK) di tingkat perusahaan agar segera mencari dan memastikan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) masing-masing perusahaan.

 

Instruksi tersebut bertujuan agar ketika data dibutuhkan dalam pembahasan UMSK, masing-masing PUK sudah memiliki informasi KBLI terbaru dan sesuai dengan klasifikasi kegiatan usaha perusahaannya.

 

Hasilnya, sebanyak 31 KBLI dari perusahaan-perusahaan anggota PC SPLP FSPMI Sidoarjo berhasil dihimpun dan diserahkan kepada Dewan Pengupahan Kabupaten Sidoarjo unsur pekerja untuk diproses lebih lanjut.

 

Dalam proses tersebut, Narwoko tidak hanya mengandalkan data yang telah terkumpul. Ia juga melakukan pengecekan satu per satu terhadap nama dan kode KBLI menggunakan perangkat tabletnya.

 

Pengecekan dilakukan untuk memastikan kesesuaian klasifikasi usaha masing-masing perusahaan sehingga tidak ada sektor usaha anggota yang terlewat dalam proses penyusunan draft rekomendasi UMSK 2027.

 

Meski peran Narwoko terlihat menonjol dalam proses pengawalan dan pengecekan data, terkumpulnya 31 KBLI tersebut bukan hasil kerja satu orang.

 

Di balik data yang berhasil dihimpun, terdapat kerja kolektif para pengurus PUK di masing-masing perusahaan yang berupaya mencari, mengonfirmasi, dan mengumpulkan informasi KBLI terbaru dan terupdate.

 

Dukungan juga datang dari pengurus PC SPLP FSPMI Sidoarjo lainnya yang turut membantu proses pengumpulan dan koordinasi data tersebut.

 

Kerja bersama inilah yang memungkinkan Narwoko membawa dan mengawal data 31 KBLI dalam pembahasan Dewan Pengupahan unsur pekerja.

 

Dengan demikian, pengawalan UMSK 2027 tidak hanya menjadi tanggung jawab pengurus di tingkat cabang, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif pengurus serikat pekerja di tingkat perusahaan.

 

Dalam perjuangan UMSK 2027, FSPMI sendiri mengusulkan tiga klasifikasi kenaikan upah sektoral yang dihitung berdasarkan UMK 2027 setelah ditetapkan.

 

Ketiga klasifikasi tersebut adalah:

 

* Klasifikasi 1: sebesar 6 persen dari UMK 2027.

* Klasifikasi 2: sebesar 8 persen dari UMK 2027.

* Klasifikasi 3: sebesar 10 persen dari UMK 2027.

 

Usulan tersebut menjadi salah satu materi yang diperjuangkan FSPMI dalam pembahasan UMSK 2027.

 

Bagi PC SPLP FSPMI Sidoarjo, memastikan data KBLI perusahaan anggota terhimpun dan diserahkan untuk diproses merupakan bagian penting dari perjuangan upah sektoral.

 

Sebab, perjuangan UMSK bukan sekadar mengusulkan besaran kenaikan upah. Lebih dari itu, diperlukan ketelitian dalam mengidentifikasi dan memetakan sektor usaha agar pekerja di perusahaan yang memenuhi klasifikasi dapat memperoleh perlindungan upah sektoral.

 

Apa yang dilakukan Narwoko, S.H., bersama pengurus PC dan PUK menjadi gambaran bahwa perjuangan upah membutuhkan persiapan panjang, koordinasi organisasi, kerja kolektif, serta pengawalan yang berkelanjutan.

 

Perjuangan di meja perundingan tidak dimulai ketika rapat dibuka, tetapi sejak seluruh elemen organisasi bergerak menyiapkan data dan memastikan kepentingan anggotanya tidak tertinggal.

Pos terkait