Sosialisasi Program dan Manfaat BPJS Ketenagakerjaan bersama Kepala Cabang Surabaya Darmo

Sosialisasi Program dan Manfaat BPJS Ketenagakerjaan bersama Kepala Cabang Surabaya Darmo

Surabaya, KPonline – Dalam upaya memperkuat pemahaman dan meningkatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja, maka dalam kegiatan rapat rutin PUK SPAI FSPMI PT ISS Indonesia Jatim pada Selasa, 17 November 2026 yang bertempat di Metro Cafe Jalan Raya Pagesangan No. 48, Jambangan Surabaya mengundang BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Darmo. Dalam momen tersebut, tampak kehadiran Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Darmo, Muhammad Zulkarnaen beserta tim.

 

Bacaan Lainnya

Dalam agenda yang dimulai pukul 18.00 WIB tersebut, Izul (panggilan dari Muhammad Zulkarnaen) menyampaikan pentingnya peran pengurus PUK SPAI FSPMI dalam memahami secara menyeluruh program dan manfaat dari kepesertaaan pada BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, pemahaman tersebut sangat penting karena jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan salah satu bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan Pekerja, yang juga menjadi visi dan misi perjuangan FSPMI.

 

Izul memaparkan lima program utama BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan bagi para pekerja, yaitu:

1. JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja): Memberikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja.

2. JKM (Jaminan Kematian): Memberikan santunan kepada ahli waris apabila peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

3. JHT (Jaminan Hari Tua): Memberikan manfaat berupa tabungan untuk mempersiapkan kebutuhan finansial di masa tua.

4. JP (Jaminan Pensiun): Memberikan perlindungan penghasilan ketika peserta memasuki usia pensiun sesuai ketentuan.

5. JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan): Memberikan perlindungan bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja sesuai persyaratan program.

 

Izul menegaskan bahwa sebagai pengurus serikat pekerja harus memahami kelima program tersebut agar mampu memberikan edukasi, pendampingan, serta membantu anggota mendapatkan hak perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

 

Dalam pemaparannya, Muhammad Zulkarnaen juga menceritakan pengalamannya berdiskusi dengan Bung Said Iqbal. Dalam diskusi tersebut, dibahas mengenai visi dan misi untuk meningkatkan kesejahteraan Pekerja, termasuk berbagai usulan terkait kebijakan perpajakan yang diperjuangkan demi kepentingan Pekerja.

 

Lebih lanjut, berdasarkan data yang disampaikan dalam agenda ratin PUK ISS, jumlah Pekerja di wilayah Surabaya diperkirakan mencapai 1,4 juta orang. Namun, peserta yang telah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan baru sekitar 597 ribu orang atau kurang lebih 43 persen.

Sementara itu, tingkat kepesertaan pekerja formal telah mencapai sekitar 83 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih banyak pekerja sektor informal atau pekerja mandiri yang membutuhkan edukasi dan akses terhadap perlindungan jaminan sosial.

 

Muhammad Zulkarnaen juga menyampaikan bahwa selama periode Januari hingga Oktober 2026, BPJS Ketenagakerjaan telah menyalurkan manfaat kepada sekitar 54.200 peserta dengan total dana mencapai kurang lebih Rp. 1,2 triliun.

Menurutnya, angka tersebut menjadi bukti nyata bahwa program BPJS Ketenagakerjaan memberikan manfaat bagi masyarakat pekerja. Negara telah memberikan amanah kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk mengelola dan menyalurkan perlindungan serta manfaat kepada para peserta yang berhak.

 

Dalam kesempatan tersebut, Izul juga menyampaikan tentang program MLT (Manfaat Layanan Tambahan) bagi peserta program JHT segmen Penerima Upah dengan minimal kepesertaan 1 tahun. MLT merupakan fasilitas pembiayaan perumahaan dan/atau manfaat lain melalui bank penyalur yang telah bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Adapun program MLT mencakup:

• KPR (Kredit Pemilikan Rumah): Dengan flatform maksimal 500 juta dan tenor maksimal 30 tahun.

• PUMP (Pinjaman Uang Muka Perumahaan): Dengan platform maksimal 150 juta dan tenor maksimal 30 tahun.

• PRP (Pinjaman Renovasi Perumahaan): Dengan platform maksimal 200 juta dan tenor maksimal 30 tahun dengan status rumah atas nama Peserta ybs dan SHM.

• FPPP (Fasilitas Pembiayaan Perumahan Pekerja): maksimal 80 % dari nilai kontruksi dan tidak termasuk harga tanah serta tenor maksimal 5 tahun.

 

Selain MLT, dalam memberikan manfaat perlindungan bagi anggota keluarga dari anggota yang bekerja secara mandiri atau pekerja non formal, Izul juga memaparkan tentang kepesertaan segmen Bukan Penerima Upah (BPU). Ada 3 manfaat yang dapat diikuti oleh Pekerja tersebut meliputi program JHT, JKK, dan JKM, yang nilai manfaatnya sama dengan peserta pada segmen Penerima Upah.

 

Ada poin penting dalam kegiatan sosialisasi ini yakni perihal penonaktifan kepesertaan terutama bagi pekerja alih daya yang berganti atau di take over oleh perusahaan lain. Praktik ini sering terjadi ketika pekerja yang bekerja pada perusahaan alih daya dan ditempatkan pada perusahaan pengguna jasa berganti menjadi pekerja pada perusahaan alih daya yang lain dengan tetap bekerja pada perusahaan penggua jasa sebelumnya. Ketika pekerja tersebut diarahkan untuk mengambil saldo JHT maka kepesertaan berikutnya pada perusahaan baru menjadi 0 tahun. Sehingga, ada manfaat yang hilang terutama ketika peserta meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja, yakni manfaat beasiswa untuk 2 orang anak senilai 174 juta.

 

Sosialisasi pada malam tersebut, ditutup dengan penjelasan tentang adanya program BSU tahun 2026 yang merupakan program Pemerintah Pusat dalam memberikan stimulus bagi Pekerja dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.

 

Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan terbangun sinergi dan koordinasi yang semakin kuat antara BPJS Ketenagakerjaan dan FSPMI Surabaya, khususnya dalam memperluas pemahaman dan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan serta optimalisasi klaim manfaat bagi peserta.

 

Bagi FSPMI, perjuangan buruh bukan hanya sebatas memperjuangkan upah, status hubungan kerja, maupun hak-hak normatif di Perusahaan. Lebih dari itu, perjuangan juga mencakup perlindungan sosial, jaminan masa depan, keselamatan kerja, serta kesejahteraan pekerja beserta keluarganya.

 

Pengurus PUK SPAI FSPMI diharapkan mampu menjadi jembatan informasi bagi anggota maupun pekerja yang belum terdaftar agar semakin memahami pentingnya perlindungan BPJS Ketenagakerjaan dan dapat memberikan perlindungan hukum bagi peserta yang mengalami kendala saat mengajukan klaim manfaat.

Pos terkait