Dewan Pengupahan Sidoarjo Mulai Bahas UMK dan UMSK 2027, Unsur Pekerja Dorong Penggunaan KHL BPS

Dewan Pengupahan Sidoarjo Mulai Bahas UMK dan UMSK 2027, Unsur Pekerja Dorong Penggunaan KHL BPS

Sidoarjo, KPonline – Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) Sidoarjo mulai membahas penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) tahun 2027. Pembahasan awal tersebut berlangsung di Kantor Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Kamis (19/11/2026), dengan melibatkan seluruh unsur Dewan Pengupahan.

 

Bacaan Lainnya

Rapat pertama ini dihadiri unsur pemerintah, akademisi, pengusaha, dan pekerja. Agenda awal difokuskan pada pemaparan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pembahasan kebijakan pengupahan tahun mendatang.

 

Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Sidoarjo dari unsur pekerja, Hasyim, S.H., menjelaskan bahwa dalam pertemuan perdana tersebut masing-masing unsur menyampaikan acuan yang akan digunakan dalam mengusulkan kenaikan upah 2027.

 

Dari unsur pekerja atau serikat pekerja, salah satu hal yang didorong adalah penggunaan data Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dirilis BPS sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan kenaikan UMK 2027.

 

Sementara itu, unsur pengusaha yang diwakili Apindo masih berpedoman pada formula pengupahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025.

 

Adapun unsur pemerintah masih menunggu usulan resmi secara tertulis dari masing-masing pihak sebelum pembahasan memasuki tahapan selanjutnya.

 

Menurut Hasyim, masing-masing unsur dijadwalkan menyerahkan usulan UMK dan UMSK 2027 dalam rapat lanjutan pada Jumat (20/11/2026). Usulan tersebut selanjutnya akan menjadi bahan pembahasan dan diteruskan kepada Bupati Sidoarjo untuk kemudian disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur.

 

Menghadapi agenda rapat kedua, unsur pekerja Dewan Pengupahan Kabupaten Sidoarjo langsung melakukan pembahasan internal untuk menyusun draf usulan tertulis.

 

Hasyim menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen menyelesaikan penyusunan usulan tersebut sesuai jadwal agar dapat diserahkan dalam rapat lanjutan. Bahkan, unsur pekerja menyatakan kesiapannya bekerja hingga dini hari apabila diperlukan demi merampungkan draf usulan.

 

Dalam konferensi pers tersebut, Hasyim juga menegaskan bahwa rapat pertama belum membahas nominal atau besaran kenaikan upah secara final.

 

Ia mengungkapkan, sempat muncul pendapat dari unsur akademisi mengenai penggunaan formula PP Nomor 49 Tahun 2025 dengan nilai alfa 0,7 dengan mempertimbangkan dinamika ketenagakerjaan di Kabupaten Sidoarjo.

 

Namun, pendapat tersebut kemudian ditarik kembali oleh pihak akademisi dalam forum setelah rapat. Pasalnya, pembahasan mengenai angka dan usulan masing-masing unsur memang masih akan dilanjutkan pada agenda berikutnya.

 

Dengan demikian, rapat pertama Dewan Pengupahan Kabupaten Sidoarjo masih menjadi tahap awal penyampaian pandangan dan acuan perhitungan dari masing-masing unsur. Perbedaan pendekatan antara unsur pekerja dan pengusaha akan menjadi bagian penting dalam pembahasan selanjutnya sebelum rekomendasi pengupahan tahun 2027 diproses ke tingkat yang lebih tinggi.

 

Bagi kaum buruh di Sidoarjo, pembahasan ini menjadi salah satu tahapan penting dalam mengawal penetapan upah 2027, terutama agar kebijakan pengupahan nantinya benar-benar mempertimbangkan kebutuhan hidup layak para pekerja.

Pos terkait