Jakarta, KPonline – Perda KSPI DKI Jakarta datang ke Balai Kota bukan untuk silaturahmi. Mereka datang mengawal penetapan UMP DKI Jakarta 2027. Dan pesannya satu, jangan main-main dengan angka alfa.
“Kami datang hari ini karena hari ini penetapan UMP. Kami mengawal agar Gubernur memutuskan sesuai rekomendasi pekerja,” tegas Andri, Perda KSPI DKI Jakarta, di depan Balai Kota, dikepung wartawan dan aparat.
Kemarin, Dewan Pengupahan sudah bersidang. Hasilnya terbelah telak. Unsur pemerintah mengusulkan alfa 0,775. Pengusaha lebih pelit lagi: 0,5. Pekerja: 1,0. Tiga angka itu bukan sekadar desimal. Itu soal nasib perut 5.021.000 pekerja formal DKI Jakarta.
Dan itu belum termasuk pekerja Bekasi, Depok, Tangerang yang setiap hari membanting tulang di Jakarta, memutar roda ekonomi ibu kota, tapi tak pernah dihitung sebagai warga Jakarta saat upah ditentukan.
“DKI ini yang bekerja bukan hanya warga Jakarta. Mereka memberi kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Jakarta. Tapi kenapa saat menentukan upah, mereka selalu dikecilkan?” sindir Andri.
Logikanya sederhana, tapi menusuk. Pertumbuhan ekonomi Jakarta naik. Tenaga kerja bertambah. Pekerja formal sudah 5,021 juta orang. Ditambah pekerja informal, ekonomi jelas melesat. Lalu kenapa alfa-nya masih ditawar-tawar?
Berdasarkan UU Perlindungan Tenaga Kerja yang baru, Pasal 139, formula UMP adalah inflasi + (pertumbuhan ekonomi x alfa). Alfa maksimal 1,0. Artinya, Gubernur punya hak penuh, punya kewenangan penuh, untuk menetapkan alfa 1,0. Tidak ada alasan hukum untuk ragu.
“Kalau alfa 1,0, kenaikan itu 6,2 persen, sekitar Rp 490 ribu. Kalau alfa pemerintah 0,775, hanya 6,1 persen. Tahun lalu saja kita 6,5 persen. Masa tahun ini malah turun?” kritik Andri.
Artinya jelas, jika Gubernur ikut angka pemerintah, buruh Jakarta justru dimundurkan. Ekonomi naik, upah malah melambat. Itu bukan keadilan, itu pengkhianatan terhadap kerja keras buruh.
Andri juga membongkar realita pahit Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Untuk buruh lajang saja, ongkos ngontrak, makan, transport, sudah mencekik. Jangan tanya yang sudah berkeluarga. Angka 6,1 persen itu tidak akan pernah mengejar harga kontrakan dan harga sembako di Jakarta.
“Kami kecewa kalau rekomendasi kami tidak diterima. Kami akan koordinasi dengan seluruh buruh DKI Jakarta. Apakah harus melawan lewat aksi atau lewat jalur lain,” ancamnya.
Pesan terakhirnya paling menggigit. Gubernur jangan hanya jadi tukang stempel rekomendasi Dewan Pengupahan. Gubernur punya hak diskresi. Gubernur bisa, dan wajib, memutuskan alfa 1,0.
“Ini saatnya Gubernur mendengarkan suara pekerja sebelum memutuskan. Jangan sampai Jakarta yang kaya ini, buruhnya yang miskin,” imbuhnya.
Bola kini di tangan Gubernur. Mau berpihak pada 5 juta pekerja yang menghidupkan Jakarta, atau tunduk pada angka 0,5 pengusaha dan 0,775 pemerintah.