Buruh Jawa Timur Gelar Aksi Demo, Tuntut UMP 2027 Sesuai Kebutuhan Hidup Layak

Buruh Jawa Timur Gelar Aksi Demo, Tuntut UMP 2027 Sesuai Kebutuhan Hidup Layak

Surabaya, KPonline – Ribuan buruh di Jawa Timur menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya, Jumat (20/11/2026). Dalam aksi tersebut, massa buruh menyuarakan tuntutan agar penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 mengacu pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

 

Bacaan Lainnya

Dalam aksi tersebut, Nurudin Hidayat selaku Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) FSPMI Jawa Timur menyampaikan orasi melalui mobil komando yang berada di depan Kantor Gubernur Jawa Timur. Ia menegaskan bahwa penetapan upah minimum harus berpihak kepada kesejahteraan dan kebutuhan hidup para pekerja.

 

Mengacu pada aturan ketenagakerjaan yang disebut sebagai UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Tenaga Kerja, buruh menilai bahwa penentuan upah harus mempertimbangkan kondisi riil kebutuhan hidup layak.

 

Sementara itu, pihak Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) merekomendasikan penggunaan nilai alfa 0,5 dengan usulan UMP sebesar Rp2.600.000. Namun, rekomendasi tersebut dinilai masih jauh dari nilai KHL.

 

Serikat pekerja dan serikat buruh Jawa Timur menuntut agar UMP ditetapkan minimal sebesar Rp3.700.000, sesuai dengan angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Menurut mereka, angka tersebut merupakan kebutuhan minimum yang harus dipenuhi agar pekerja dapat menjalani kehidupan secara layak bersama keluarganya.

 

Nurudin Hidayat dalam orasinya juga mengingatkan agar pemerintah provinsi tidak menetapkan upah secara sepihak tanpa mempertimbangkan data dan kondisi objektif masyarakat.

 

“Nilai KHL ini dibuat berdasarkan data dari pemerintah sendiri. Jangan sampai Gubernur Jawa Timur sak karepe dewe dalam menetapkan UMP,” tegas Nurudin Hidayat.

 

Melalui aksi tersebut, buruh berharap Gubernur Jawa Timur mendengarkan aspirasi pekerja dan menjadikan KHL sebagai dasar pertimbangan utama dalam menetapkan UMP 2027.

 

Bagi kaum buruh, upah layak bukan sekadar angka, melainkan bentuk penghargaan terhadap tenaga, waktu, dan kontribusi pekerja dalam menggerakkan perekonomian daerah.

Pos terkait