Jakarta, KPonline — Setelah sidang Dewan Pengupahan Provinsi (Depeprov) DKI Jakarta terkait rekomendasi Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 rampung dan menghasilkan tiga usulan angka dari masing-masing unsur, perjuangan buruh memasuki tahap krusial. Rekomendasi tersebut kini tinggal diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, untuk diputuskan.
Tak ingin perjuangan buruh berhenti di meja perundingan atau kecolongan pada tahap penentuan, Ketua DPW FSPMI DKI Jakarta, Winarso, kembali menginstruksikan anggota Pimpinan Unit Kerja (PUK) SPA FSPMI se-DKI Jakarta untuk melakukan aksi pengawalan UMP 2027 pada Jumat, 20 November 2026, di Balai Kota DKI Jakarta.
Aksi ini merupakan aksi damai, namun membawa pesan tegas bahwa buruh tidak akan melepaskan begitu saja proses penetapan upah yang menyangkut kehidupan jutaan pekerja. Pengawalan dilakukan untuk memastikan suara dan kepentingan buruh, khususnya rekomendasi dari unsur serikat pekerja dalam Dewan Pengupahan, benar-benar menjadi pertimbangan serius pemerintah.
Sidang Depeprov DKI Jakarta yang berlangsung hingga malam hari telah menyelesaikan pembahasan dan menghasilkan tiga rekomendasi angka UMP 2027. Masing-masing unsur, yakni serikat pekerja, pemerintah, dan pengusaha, menyampaikan usulan dengan formula serta nilai kenaikan yang berbeda.
Unsur serikat pekerja mengusulkan UMP sebesar Rp6.210.000, unsur pemerintah mengusulkan Rp6.136.000, sedangkan unsur pengusaha melalui Apindo mengusulkan Rp6.036.000.
Perbedaan angka tersebut memperlihatkan masih adanya jarak pandang antara tuntutan kesejahteraan buruh dengan perhitungan dari unsur pengusaha. Kini keputusan berada di tangan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang akan menentukan angka final UMP 2027.
Instruksi pengawalan yang disampaikan Winarso menjadi penegasan bahwa perjuangan upah tidak cukup hanya melalui perundingan dan penyampaian rekomendasi. Ketika keputusan akhir berada di tangan kepala daerah, tekanan moral dan solidaritas massa menjadi bagian dari perjuangan untuk memastikan aspirasi buruh tidak diabaikan.
Anggota PUK SPA FSPMI se-DKI Jakarta bersama elemen buruh akan mengawal proses tersebut secara damai di Balai Kota. Kehadiran massa bukan untuk menciptakan kegaduhan, melainkan menunjukkan bahwa buruh memiliki kepedulian, sikap, dan kekuatan kolektif terhadap keputusan yang menentukan masa depan penghidupannya.
Buruh berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak sekadar mengambil jalan tengah di antara angka-angka yang diajukan, tetapi berani berpihak pada kebutuhan riil pekerja. Sebab, Jakarta sebagai kota dengan biaya hidup tinggi seharusnya menempatkan kelayakan hidup buruh sebagai pertimbangan utama dalam menentukan upah minimum.
UMP bukan sekadar angka di atas kertas. UMP adalah batas untuk mempertahankan kehidupan yang layak. Karena itu, FSPMI DKI Jakarta memastikan perjuangan tetap dikawal sampai keputusan gubernur ditetapkan. Buruh akan terus berdiri, bersuara, dan bergerak secara damai, agar kebijakan pengupahan tidak menjauh dari mereka yang setiap hari menjadi penggerak roda ekonomi Jakarta.