Catatan Akhir Tahun 2017 : Pemerintahan Jokowi – JK Setengah Hati Laksanakan JKN

KPonline, Sampai dipenghujung tahun ke 4 pelaksaanan  program Jaminan Kesehatan Nasionl (JKN) yang dikelola oleh Badan  Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, secara kasat mata kita bisa melihat kegagalan Pemerintahan Jokowi – JK dalam melindungi buruh dan masyarakat umum lainnya.

Indikatornya adalah sejak Januari 2014 sampai 31 Desember 2017 masih banyak masyarakat yang kesulitan dalam mengakses pelayanan kesehatan sebagai peserta JKN-BPJS  ditandai dengan masih banyaknya kendala yang dihadapi masyarakat saat hendak memanfaatkan BPJS.

Kendala tersebut diantaranya seperti ruangan penuh, obat habis dan rujukan tidak berjalan sesuai regulasi, walaupun BPJS Kesehatan mempunyai sebuah aplikasi/sistem yang disebut Alpicare untuk mengetahui ketersediaan ruangan/fasilitas kesehatan, namun sayangnya data yang muncul pada sistem tersebut sering tidak update berbeda dengan kondisi real dilapangan, misalnya sistem tersebut (alpicare) menunjukkan rumah sakit A ada ruangan ICU yang kosong, namun pada saat pasien tiba di rumah sakit A ternyata semua ruangan ICU sudah penuh.

Begitu juga dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang memiliki Sisrute (Sistem Rujukan Terintegrasi) namun sayangnya sistem tersebut tidak berjalan dengan baik, dibuktikan masih banyaknya masyarakat yang harus keliling mencari RS penerima rujukan sendiri yang disebabkan pihak RS perujuk juga kesulitan mendapatkan RS penerima rujukan.

Dari sisi pekerja buruh, masih sangat banyak kita temui para pekerja buruh yang belum terlindungi kesehatannya oleh progaram BPJS Kesehatan ini, para pekerja buruh yang terkena PHK dan atau yang sedang proses perselisihan hubungan industrial tidak lagi dapat mengakses pelayanan jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, padahal para pekerja/buruh ini adalah pembayar iuran yang taat karena dipotong langsung dari upah yang belum diterima sebanyak 5% setiap bulan selama masih bekerja.

Melihat kenyataan ini, tidak menutup kemungkinan buruh dan masyarakat akan kembali turun kejalan guna perbaikan JKN ini, sama seperti saat para buruh menuntut RUU BPJS disahkan dan BPJS dijalankan mulai 1  januari 2014.

 

Bogor, 3 Januari 2018

 

Terimakasih

 

Heri Irawan

(Deputy Dir, Advokasi dan Relawan Jamkeswatch)

Daftar Sekarang