Purwakarta, KPonline–Pelanggaran hak normatif pekerja masih menjadi persoalan serius di dunia ketenagakerjaan Indonesia. Mulai dari kewajiban bekerja di hari libur tanpa upah lembur, status kerja yang tidak jelas, hingga pengabaian hak cuti dan jaminan sosial. Dalam kondisi seperti ini, pertanyaannya bukan lagi apakah pelanggaran terjadi, melainkan bagaimana pekerja melindungi dirinya.
Perlu diketahui, perlindungan hak pekerja bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi juga membutuhkan kesadaran kolektif dari pekerja itu sendiri.
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh, setiap pekerja memiliki hak fundamental untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja. Serikat menjadi alat perjuangan kolektif yang sah dan dilindungi hukum.
Hal ini terbukti dalam berbagai kasus di lapangan belakangan ini. Diantaranya, di sektor industri otomotif, pekerja di PT Hino Motors Manufacturing Indonesia (HMMI) yang tergabung dalam Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen (SPAMK) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), beberapa waktu lalu (11/5/2026) berhasil memperjuangkan hak-haknya melalui jalur kolektif.
Saat terjadinya aksi mogok di area pabrik tersebut, jajaran pengurus Pimpinan Unit Kerja (PUK) SPAMK FSPMI PT HMMI langsung bergerak melakukan diplomasi tingkat tinggi dengan bertemu langsung Presiden Direktur (Presdir) PT HMMI. Langkah ini diambil untuk mencari titik temu dan meredam ketegangan di lapangan.
Kabid Organisasi PUK PT HMMI, Supriyadi, yang juga merupakan Ketua DPW FSPMI Jawa Barat dan sekaligus Pangkornas Garda Metal FSPMI mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut, pihaknya menyampaikan secara gamblang poin-poin yang menjadi pemantik kegelisahan karyawan hingga berujung pada aksi mogok.
“Alhamdulillah, hasil pertemuan dengan Presdir berjalan baik. Kami sampaikan alasan di balik pemogokan ini, dan salah satu tuntutan krusial terkait keterlambatan distribusi seragam kerja yang harusnya awal tahun telah disetujui. Besok pagi seragam sudah bisa dibagikan kepada seluruh karyawan,” ujar Supriyadi.
Kemudian, kasus yang mencuat di PT Indomarco Prismatama menjadi contoh nyata bagaimana pelanggaran hak pekerja bisa terjadi secara sistematis. Sejumlah pekerja mengeluhkan kewajiban masuk kerja di hari libur nasional tanpa pembayaran lembur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Situasi ini memicu aksi unjuk rasa yang dilakukan pekerja bersama serikat seperti FSPMI dan SPN.
Lebih lanjut, dalam praktik hubungan industrial, aksi unjuk rasa sering menjadi jalan terakhir ketika dialog bipartit menemui jalan buntu. Setelah aksi dilakukan, proses biasanya berlanjut ke tahap mediasi yang difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja.
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mediasi merupakan salah satu jalur resmi penyelesaian sengketa antara pekerja dan pengusaha.
Dalam kasus Indomarco, tekanan kolektif dari aksi buruh mendorong perusahaan untuk membuka ruang dialog. Hasilnya, setelah melakukan mediasi/audiensi di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI pada Selasa (26/5/2026), tuntutan pekerja mulai diakomodasi, termasuk pembahasan ulang kebijakan kerja di hari libur.
Berkaca dari kedua permasalahan hubungan industrial tersebut, keberhasilan serikat pekerja dalam memperjuangkan hak bukan hanya soal materi, tetapi juga soal kepastian hukum dan martabat pekerja. Sehingga, kemenangan serikat menjadi preseden penting agar perusahaan tidak semena-mena.
Berdasarkan berbagai sumber yang dihimpun media perdjoeangan, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan pekerja:
1. Bergabung dengan Serikat Pekerja
Ini adalah langkah paling efektif untuk memperkuat posisi tawar.
2. Memahami Hak Normatif
Seperti upah minimum, lembur, cuti, dan jaminan sosial.
3. Mencatat Pelanggaran
Dokumentasi menjadi bukti penting dalam proses sengketa.
4. Mengutamakan Dialog Bipartit
Sebelum melangkah ke aksi atau jalur hukum.
5. Menggunakan Jalur Hukum
Seperti mediasi, konsiliasi, hingga Pengadilan Hubungan Industrial.
Pun demikian, meski regulasi sudah jelas, implementasi di lapangan sering kali lemah. Di sinilah pentingnya peran aktif pekerja.
Singkatnya, kasus pekerja Hino dan Indomarco menjadi pelajaran penting bahwa pelanggaran tidak akan berhenti jika hanya dihadapi secara individu. Serikat pekerja terbukti menjadi alat perjuangan yang efektif. Mulai dari aksi, mediasi, hingga kemenangan.
Pada akhirnya, melindungi hak sebagai pekerja bukan hanya soal memahami hukum, tetapi juga soal keberanian untuk bersatu.
Karena dalam dunia kerja, yang diam dan lemah akan terus ditindas. Kecuali bagi mereka yang memilih untuk berdiri bersama.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com