Sidoarjo, KPonline – Ketika buruh berusaha menjadikan wakilnya untuk menduduki jabatan di pemerintahan ternyata masih banyak masyarakat yang nyinyir melihatnya.
Mereka menganggap bahwa buruh tidak perlu berpolitik. Tidak perlu anggota suatu serikat pekerja melakukan kampanye dan lain-lain untuk memenangkan wakilnya di sebuah ajang Pilkada.
Saya rasa orang orang yang memandang sinis aksi buruh ini adalah mereka yang kurang faham akan kondisi perburuhan saat ini, terutama di Indonesia. Dimana setiap kebutuhan hidup dan berbagai persoalan yang menyangkut hajat hidup orang banyak ditentukan oleh keputusan politik.
Lihat bagaimana upah buruh di Mojokerto nyaris tergerus dan mengalami penurunan lantaran Bupatinya tidak mau merekomendasi kenaikan upah pada 2016 kemarin. Bagaimana sempat terjadi perubahan angka rekomendasi setelah disepakati di rapat Dewan Pengupahan.
Dari beberapa contoh diatas maka serikat buruh melakukan evaluasi dalam perjuangannya dan menghasilkan solusi yakni buruh harus punya keterwakilan di pemerintahan dan Dewan perwakilan Rakyat,sehingga perjuangan buruh di jalanan bisa sampai ketelinha negara dan hasil keputusan pemerintah bisa seperti yang diharapkan oleh buruh lantaran yang melakukan pembahasan adalah buruh sendiri.
Selama ini sering sekali kita dengar kalimat yang menyatakan bahwa “Politik itu Kotor dan Busuk” sehingga orang orang yang punya keikhlasan untuk mensejahterakan rakyat tidak perlu masuk kedalamnya.
Lalu bagaimana bila politik diisi oleh orang orang yang perilakunya kotor dan busuk?
Maka rakyat hanya akan menjadi penonton atas berlimpahnya kekayaan negeri ini ,karena semuanya akan dikuasai oleh politikus politikus kotor dan busuk.
