Batam, KPonline – 30 Oktober 2025 — Sekitar 1.500 buruh Kota Batam akan menggelar aksi unjuk rasa pada Kamis (30/10/2025). Aksi ini merupakan bagian dari aksi nasional serentak Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang akan berlangsung di 38 provinsi dan lebih dari 300 kabupaten/kota seluruh Indonesia.
Di Batam, aksi akan dipusatkan di Kantor Wali Kota Batam dan UPT Disnaker Provinsi Kepulauan Riau. Ribuan buruh dari berbagai kawasan industri seperti Tanjung Uncang, Muka Kuning, Batamindo, dan Batu Ampar akan turun ke jalan menuntut keadilan dan peningkatan perlindungan bagi pekerja.
Ketua DPW FSPMI Kepri, Deddy Iskandar, menegaskan bahwa aksi kali ini memiliki dimensi kemanusiaan yang kuat, menyusul tragedi ledakan kapal tanker MT Federal II di PT ASL Shipyard Indonesia, yang menewaskan 13 pekerja beberapa hari lalu.
“Tragedi ASL adalah bukti nyata lemahnya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Batam. Kami menuntut Wali Kota Batam segera membentuk Tim Investigasi K3 independen, agar kejadian serupa tidak terus berulang,” tegas Deddy, Rabu (29/10/2025).
Menurut Deddy, kasus tersebut memperlihatkan bagaimana sistem kerja berbasis subkontraktor berlapis di industri galangan kapal membuat pengawasan keselamatan sulit dikontrol.
“Praktik subkon berjenjang telah menciptakan rantai pengawasan yang putus. Pekerja di lapangan sering tidak mendapat pelatihan K3 memadai, bahkan banyak yang tidak memiliki perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Ini harus dihentikan,” ujarnya.
Deddy menambahkan, perjuangan buruh Batam bukan hanya soal upah, tetapi juga tentang hak untuk bekerja dengan aman dan manusiawi.
“Kami ingin pekerja pulang ke rumah dalam keadaan selamat. Jangan lagi ada nyawa buruh yang hilang karena kelalaian pengusaha atau lemahnya pengawasan pemerintah,” tambahnya.
Delapan Tuntutan Buruh Batam
Dalam aksi hari ini buruh Batam membawa delapan tuntutan utama, antara lain:
Hapus Outsourcing – Cabut PP 35 Tahun 2021.
Tolak Upah Murah – Naikkan UMK Batam 2026 sebesar 8,5%–10,5% dan tetapkan UMSK Batam.
Tegakkan K3 dan perlindungan bagi buruh serta keluarganya – Wali Kota Batam diminta membentuk tim investigasi K3.
Sahkan RUU Ketenagakerjaan yang melindungi buruh.
Reformasi Pajak Perburuhan: PTKP Rp7,5 juta, hapus pajak THR, pesangon, JHT, serta pajak bagi pekerja perempuan yang menikah.
Stop PHK – Bentuk Satgas PHK di Batam.
Berantas Korupsi – Sahkan RUU Perampasan Aset.
Redesain Sistem Pemilu 2029 – Revisi RUU Pemilu agar lebih demokratis dan berpihak pada rakyat pekerja.
DPRD Soroti Lemahnya K3 di PT ASL Shipyard
Sebelumnya, DPRD Kota Batam juga menyoroti lemahnya penerapan K3 di PT ASL Shipyard Indonesia dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Batam Aweng Kurniawan bersama anggota lintas komisi dan Dinas Tenaga Kerja, Selasa (28/10/2025).
Dalam rapat tersebut, terungkap bahwa struktur kerja subkontraktor berlapis menjadi salah satu penyebab lemahnya pengawasan di lapangan.
Anggota Komisi I DPRD Batam, Muhammad Mustofa, menyebut rantai subkon berjenjang menyebabkan standar keselamatan tidak tersampaikan dengan baik kepada pekerja.
“Dari main kontraktor ke subkon satu, dua, tiga, bahkan empat, makin ke bawah makin tidak ada transfer safety,” ujar Mustofa.
Menanggapi hal ini, Deddy Iskandar mendesak agar hasil RDP tersebut ditindaklanjuti secara serius.
“Pemerintah daerah tidak boleh berhenti di rapat dengar pendapat. Harus ada tindakan konkret, termasuk sanksi bagi perusahaan yang lalai terhadap keselamatan buruh,” tegasnya.
Aksi Damai dan Konstitusional
Sekretaris DPW FSPMI Kepri, Masrial, menegaskan bahwa aksi pada Kamis besok akan dilakukan secara damai dan tertib.
“Kami berjuang dengan cara konstitusional. Tidak ada kekerasan, tidak ada anarkisme. Kami hanya menuntut hak kami sebagai pekerja Indonesia,” ujarnya.
Aksi ini juga merupakan bagian dari gelombang perjuangan nasional yang digagas KSPI dan Partai Buruh, menolak sistem kerja outsourcing dan upah murah, serta mendesak disahkannya RUU Ketenagakerjaan versi buruh.
Sebagai penutup, Deddy menegaskan bahwa jika tuntutan tidak segera direspons, FSPMI Kepri siap melanjutkan aksi bergelombang hingga akhir tahun, bahkan tidak menutup kemungkinan ikut dalam mogok nasional.
“Kalau pemerintah terus menutup mata, buruh akan bersatu lebih besar lagi. Ini bukan hanya tentang upah, tapi tentang keselamatan dan masa depan pekerja Indonesia,” pungkas Deddy.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com
