Buruh Banten Minta UMK Banten 2021, Bambang Santoso : Naikkan UMK 8,51%, Abaikan SE Menakertrans

  • Whatsapp

Tangerang, KPonline – Surat Edaran Nomor M/11/HK.04/2020 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, menuai banyak protes dari seluruh kalangan pekerja/buruh se-Indonesia.

Dalam poin Surat Edaran yang ditujukan ke seluruh Gubernur se-Indonesia, menyebutkan bahwa Penyesuaian dalam Penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai Upah Minimum Tahun 2020.

Bacaan Lainnya

Tentu saja dengan kondisi Pandemi Covid-19 saat ini, buruh meminta Upah Minimum Tahun 2021 tetap ada kenaikan.

Menyikapi hal tersebut, Ribuan Buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) akan menggelar aksi unjuk rasa di Area Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten atau lebih dikenal dengan KP3B.

Sebelum menuju lokasi aksi unjuk rasa, para buruh berkumpul di titik kumpul yang telah ditentukan diantaranya, Kantor FSPMI Tangerang, Gerbang Citra Raya, Kawasan Cikande dan Kawasan Krakatau Steel.

Dalam aksinya, Buruh meminta kepada Gubernur Banten, Wahidin Halim untuk mendengarkan aspirasi buruh dengan menentukan nilai kenaikan Upah Minimum Tahun 2021 sebesar 8,51% dan mengabaikan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan.

“Indonesia adalah negara hukum, sudah jelas apa yang ada dalam Hirarki Peraturan Perundang undangan, bahwa untuk itu kami menuntut Gubernur Banten, Bapak Wahidin Halim untuk mengabaikan SE Menakertrans yang tidak taat hukum dan menaikkan UMK 2021 sebesar 8.51 % atau sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku”. Ucap Sekretaris DPW FSPMI Banten, Bambang Santoso saat diwawancarai Media Perdjoeangan. Rabu (18/11/2020)

Penulis : Chuky

Pos terkait