Bipartit Gagal, KC FSPMI Medan Akan Pidanakan Pengusaha PT. TDP Medan

Medan, KPonline -Berkenaan tidak adanya kata mufakat dalam perundingan Bipartit ke-3yang membahas penyelesaian soal Perselisihan hak normatif & PHK Pekerja/Buruh Anggota FSPMI di PT. Trans Dana Perdana (TDP) Medan. Konsulat Cabang (KC) FSPMI Kota Medan akan menempuh jalur hukum untuk mempidanakan Pengusaha PT. TDP Medan karena diduga melakukan Tindak Pidana Kejahatan Ketenagakerjaan.

Dalam perundingan Bipartit ke-3 yang dilakukan pada hari Kamis 28 Feb. 2019 bertempat di Kopi Takar Jl. Setia Budi Tj. Rejo, Medan Sunggal.
PT. TDP Medan diwakili oleh Ridwan, SH, MH selaku Kuasa Hukum perusahaan, sedangkan dari KC FSPMI Kota Medan diwakili oleh Tony Rickson Silalahi selaku Ketua dan Roymond Sinaga, SH selaku Wakil Sekretaris serta Riki Andika Pratama mewakili PUK SPAI FSPMI PT. TDP Medan. Adapun agenda perundingan adalah meminta jawaban dari Pimpinan PT. TDP tentang : pembayaran upah sesuai ketentuan Upah Minimum Kota (UMK) Medan, pendaftaran menjadi Peserta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, pembayaran upah lembur dan THR Keagamaan sesuai ketentuan, cuti, meminta Riki Andika Pratama dkk (5 orang) yang di PHK secara sepihak dapat di pekerjaan kembali dan pembayaran kerugian atas kekurangan upah, BPJS kesehatan dan Ketenagakerjaan, lembur, cuti, THR, upah proses PHK.

Bacaan Lainnya

Tony Rickson Silalahi menyatakan : “Dari tujuh point tuntutan Pekerja/Buruh yang dibahas dalam perundingan Bipartit yang sudah dilakukan sebanyak tiga kali selama sebulan, tak satu pointpun Pimpinan PT. TDP Medan bersedia memenuhinya. Dan malah menantang FSPMI untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum”.

“Karena tidak ada niat baik dari Pimpinan PT. TDP Medan untuk menyelesaikan soal Perselisihan hak normatif & PHK ini secara musyawarah mufakat. Maka kami akan segera melanjutkan penyelesaian kasus ini secara hukum. Karena kami menduga Pimpinan PT. TDP Medan melakukan Pidana Kejahatan Ketenagakerjaan yaitu membayar upah lebih rendah dari ketentuan Upah Minimum Kota (UMK) Medan yang melanggar Pasal 90 Junto Pasal 185 UU-RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sanksinya dapat dikenakan Pidana Penjara 1 sampai 4 tahun dan/atau Denda 100 sampai 400 juta rupiah ; ujar Tony menegaskan.

“Bertahun-tahun Kami bekerja di PT. TDP Medan, hak-hak normatif Kami berupa : upah, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, lembur, cuti, THR, dll tidak dipenuhi oleh Pengusaha PT. TDP Medan. Saat Kami meminta agar Pengusaha PT. TDP Medan memenuhi hak-hak normatif, Kami malah di PHK dan diancam akan dipidana. Kami akan akan melawan dan menuntut keadilan secara hukum. Kami akan siapkan bukti dan saksi untuk menguatkankan proses penegakan hukum kasus Pidana Kejahatan Ketenagakerjaan ini” ; ujar Riki Andika Pratama yang juga ikut di PHK.

Pos terkait