Bertemu Presiden KSPI, Fadli Zon Teken Hak Angket

  • Whatsapp
Pimpinan KSPI bertemu Wakil Ketua DPR RI untuk mendiskusikan tentang pentingnya hak angket untuk menyikap permasalahan TKA.

Jakarta, KPonline – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang juga politikus Partai Gerindra, Fadli Zon, menggulirkan penandatanganan usulan panitia khusus hak angket Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 26 April 2018.

Penandatangan usulan hak angket dilakukan setelah dia bertemu dengan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Said Iqbal. Dalam pertemuan ini, sejumlah pimpinan KSPI juga hadir. Diantara Presiden ASPEK Indonesia, Mirah Sumirat.

Dalam pertemuan antara Fadli, Syafi’I, dan perwakilan KSPI, banyak dibahas mengenai bahaya Perpres TKA jika didiamkan. Alasannya, aturan itu membahayakan ekonomi dan politik, bahkan keamanan di negeri. “Sebab, orang asing akan sangat mudah ke Indonesia,” ujarnya.

Menurut Fadli, tidak ada kepentingan mendesak untuk menerbitkan Perpres TKA. Apalagi dengan adanya perpres itu tidak akan menambah lapangan pekerjaan.

“Justru menyerobot lapangan kerja yang bisa dipakai buruh kita,” ucapnya.

Fadli juga menyinggung peristiwa masuknya tenaga kerja asing ke wilayah Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, yang merupakan wilayah militer. Oleh karena itu, menurut dia, Hak Angket Tenaga Kerja Asing juga menyangkut aspek keamanan. Fadli beranggapan, hak angket perlu dimunculkan untuk menjamin adanya perlindungan tenaga kerja lokal dari serbuan tenaga kerja asing.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon Teken Pansus Angket TKA(Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim)

Saat ini, baru Fraksi Gerindra yang menandatangani usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Tenaga Kerja Asing. Selanjutnya, Gerindra akan melobi sejumlah fraksi lain agar turut membentuk Pansus tersebut bersama-sama.

“Masih perlu lobi dengan fraksi-fraksi lain agar menyetujui terbentuknya Pansus. Supaya kita lihat mana yang punya keberpihakan kepada tenaga kerja kita dan mana yang tidak. Semuanya mudah-mudahan mendukung dan ikut menandatangani,” ujar Fadli.

Selain oleh Fadli, usulan hak angket itu ditandatangani legislator dari Fraksi Gerindra, Muhammad Syafi’i, yang juga anggota Komisi III. Fadli berujar banyak pihak yang mengusulkan agar legislator membuat pansus angket Perpres TKA. Fadli mengaku langsung merespons karena memang sedang menggodok usul tersebut.

“Proses ini tentu akan melalui beberapa tahap. Ini tahap pengusulan dengan minimal 2 fraksi dan 25 orang yang dimulai oleh saya dan rekan saya (Muhammad) Romo Syafi’i,” katanya.