Blitar, KPonline – Sejarah May Day adalah sejarah tentang keberanian untuk menyuarakan tuntutan. Keberanian untuk mengatakan apa yang diyakini sebagai sebuah kebenaran. Keberanian untuk melawan arus.
Jika arus utama pada saat itu adalah bekerja 14 hingga 16 jam dalam sehari, buruh menuntut jam kerja yang lebih pendek: 8 jam.
Jangan anggap ini sepele. Meski kesannya hanya sebuah tuntutan, tetapi di balik itu adalah sebuah keberanian. Juga pengetahuan.
Kalau saja buruh tidak mengetahui ada haknya yang dirampas dan dicuri, tentu mereka tidak akan sanggup merumuskan tuntutan. Mereka akan menganggap jika dunia sedang baik-baik saja.
Kalau saja buruh tidak memiliki keberanian, tentulah mereka akan berdiam diri. Menikmati penindasan meski berkali-kali.
Begitulah. Pada akhirnya, tuntutan 8 jam kerja yang disuarakan kaum buruh pada ratusan tahun yang lalu bukan karena nenek moyang klas pekerja ini malas bekerja. Tetapi karena mereka menyadari, bahwa buruh bukanlah robot bernyawa yang bisa dipekerjakan sesuka hati pengusaha.
Karenanya, dalam May Day tahun ini pun, kaum buruh masih menjadikan momentum May Day sebagai hari untuk menyuarakan tuntutan.
Pada tanggal 1 Mei, dalam aksi yang digelar di depan KPU, ada lima tuntutan yang disuarakan: Pemilu Jurdil, tolak politik uang, dan laksanakan pemilu tepat waktu tanggal 14 Februari 2024. Dua tuntutan yang lain adalah tolak UU Cipta Kerja dan tolak kenaikan harga kebutuhan pokok.
Tentu akan ada yang bertanya. Apa hubungan gerakan buruh dengan Pemilu?
Seperti yang saya singgung di awal. Ini adalah tuntutan yang melawan arus. Di mana arus utama mengatakan, masalah buruh adalah masalah pabrik. Tetapi kaum buruh menjadikan permasalahan politik sebagai sesuatu yang tak terpisahkan dari kesejahteraan.
Pendek kata, kesejahteraan buruh bergantung pada kebijakan politik.
Untuk menyebut satu contoh, lahirnya UU Cipta Kerja, terbukti telah mendegradasi kesejahteraan. Anda sudah tahu, Undang-Undang adalah produk politik.
Tidak berhenti hanya di tanggal 1 Mei. Rangkaian peringatan May Day juga akan dilakukan pada tanggal 14 Mei 2022, dengan mengusung 17 tuntutan:
1. Tolak Omnibus law UU Cipta Kerja;
2. Turunkan harga bahan pokok (minyak goreng, daging, tepung, telur, dll), BBM, dan gas;
3. Sahkan RUU PPRT, tolak revisi UU PPP, tolak revisi UU SP/SB;
4. Tolak upah murah;
5. Hapus outsourcing;
6. Tolak kenaikan pajak PPn;
7. Sahkan RPP Perlindungan ABK dan Buruh Migran;
8. Tolak pengurangan peserta PBI Jaminan Kesehatan;
9. Wujudkan kedaulatan pangan dan reforma agraria;
10. Stop kriminalisasi petani;
11. Biaya pendidikan murah dan wajib belajar 15 tahun gratis;
12. Angkat guru dan tenaga honorer menjadi PNS;
13. Pemberdayaan sektor informal.
14. Ratifikasi Konversi ILO No 190 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan Seksual di Dunia Kerja.
15. Laksanakan Pemilu tepat waktu 14 Februari 2024 secara jurdil dan tanpa politik uang;
16. Redistribusi kekayaan yang adil dengan menambah program jaminan sosial (jaminan makanan, perumahan, pengangguran, pendidikan, dan air bersih); dan
17. Tidak boleh ada orang kelaparan di negeri yang kaya.
