Baca Meteran Listrik PLN Secara Mandiri, Berpotensi Rugikan Masyarakat dan Timbulkan PHK Massal

  • Whatsapp

Bekasi, KPonline – PLN dalam memutus penyebaran pandemik Covid-19 melakukan kebijakan pemakaian rata-rata atau juga baca meter mandiri oleh pelanggan sejak pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada bulan Maret 2020. Kebijakan ini justru menimbulkan polemik yaitu terjadinya tagihan listrik yang tiba-tiba melonjak tinggi atau disebut shock billing.

Seiring waktu akhirnya petugas pencatat meter PLN diharuskan untuk mendatangi pelanggan kembali untuk mendapatkan stand meter yang riil pada bulan Mei 2020 akibat munculnya masalah shock billing. Namun ternyata kebijakan baca meter mandiri oleh pelanggan terus dikampanyekan salah satunya melaui akun media sosial.

Bacaan Lainnya

Baca meter mandiri bagi masyarakat dikhawatirkan sebagai upaya melepas tanggung jawab PLN jika terjadi shock billing. Jika terjadi kesalahan dalam memberikan stand meter maka kesalahan akan sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat.

Disinyalir PLN memanfaatkan momentum pandemik Covid19 untuk terus menggalakkan baca meter mandiri. Namun di sisi lain juga dijadikan alasan untuk melakukan pengurangan tenaga kerja.

Jika dengan baca meter mandiri oleh pelanggan diniatkan untuk melepaskan tanggung jawab maka PLN mengalami kemunduran dalam membuktikan Integritas Layanan Publik. Hal ini dikarenakan adanya pelaporan stand meter yang tidak sesuai dituduhkan kepada pekerja Outsourcing.

Sedangkan jika ditujukan untuk mengurangi pekerja ini juga menjadi preseden yang tidak baik. Karena PLN selaku perusahaan milik pemerintah seakan melegalkan PHK. Di mana seharusnya pemerintah harus ikut andil mencegah terjadinya PHK di lingkungan BUMN.

Jika PHK terjadi berarti PLN menjadi contoh yang tidak baik bagi swasta. Sedangkan pemerintah wajib memberikan pekerjaan pada rakyatnya karena rakyat berhak untuk mendapatkan pekerjaan penghidupan yang layak sesuai amanat UUD ’45.

Seharusnya PLN melakukan komukasi yang baik dengan pekerja melalui Serikat Pekerja Outsourcing juga untuk mengatasi permasalah yang ada. Selain itu PLN harus tegas terhadap vendor-vendor outsourcing terkait karena mereka sangat berperan dalam menimbulkan masalah akibat vendor banyak tidak memberikan hak-hak pekerjanya.

Dengan demikian kebijakan diatas bisa berdampak sangat merugikan baik bagi pekerja maupun masyarakat sebagai pelanggan. Jangan sampai PLN memaksakan kehendak namun mengorbankan kualitas layanan terhadap masyarakat. Apalagi shock billing sampai saat ini terus terjadi.

Penulis : Chandra
Foto : Watchdoc

Pos terkait