Semarang, KPonline – “Kami mendukung penuh upaya Ade Kenzo dalam nadzarnya untuk longmarch dari Surabaya – Jakarta untuk menuntut upaya perbaikan layanan kesehatan.” Demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Ahmadi, dalam audiensi antara relawan Jamkeswatch yang didampingi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Tengah.
Di DPRD Jawa Tengah, rombongan longmarch Surabaya – Jakarta ditemui Fraksi PKS di Gedung Berlian, Senin (2/9/2017).
Ahmadi mendukung penuh aksi longmarch Surabaya – Jakarta. Pihaknya juga mengungkapkan banyak masyarakat yang menegeluhkan terkait pelayanan BPJS Kesehatan, dan banyak lagi permasalahan di rumah sakit terkait pasien BPJS Kesehatan.
“Tidak dipungkiri masih banyak masyarakat tidak terlayani oleh BPJS. Banyak keluhan masyarakat yang kami terima mulai dari keterbatasan kamar rawat inap pasien BPJS sampai pelayanan yang belum standar. Karena itu kami mendukung upaya tersebut,” ungkap Ahmadi.
Seperti diketahui, longmarch Surabaya-Jakarta dilakukan sejak tanggal 19 September 2017 dari Tugu Pahlawan, Surabaya. Ditargetkan tiga pekan lagi, dia tiba di Istana Merdeka, Jakarta, untuk menyuarakan bahwa sehat adalah hak rakyat.
Ketua FSPMI Jawa Tengah Aulia Hakim menyampaikan, ada 19 tuntutan yang dibawa dalam longmarch agar bisa didengarkan Presiden Joko Widodo.
“Menyuarakan aspirasi yang kami lakukan dengan aksi long march. Di setiap daerah yang disinggahi, kami turut meminta dukungan masing-masing anggota DPRD. Dengan demikian tuntutan kami menjadi kuat, dan benar-benar menjadi keluhan masyarakat yang harus segera dibenahi,” papar Hakim.
Dari 19 tuntutan yang akan disuarakan Ade Kenzo kepada Presiden, diantaranya seperti masih ada batasan kuota kamar rawat inap pasien BPJS dan perbedaan antara kamar rawat inap BPJS dan pasien umum.
“Pasien BPJS untuk bisa mendapatkan kamar inap harus menunggu lama. Kondisi itu berbeda dengan perlakuan dengan pasien umum yang begitu cepat mendapatkan penindakan,” kata Hakim.
Monang Pasaribu salah satu aktivis FSPMI yang ikut mengawal longmarch, juga mengatakan masih banyak perusahaan di Jawa Tengah yang belum mendaftarkan karyawanya sebagai peserta BPJS. Padahal itu sudah kewajiban perusahaan.
“Saya juga menangkap temuan bahwa masih banyak perusahaan di Jawa Tengah yang belum mendaftarkan karyawannya ke BPJS, padahal jelas itu amanat undang-undang. Perusahaan harus wajib mendaftarkan karyawannya sebagai peserta pada BPJS,” tegas Monang.
Tidak hanya itu, pria asal Cilacap Jawa Tengah itu juga mengatakan, “Lalu kemudian siapa yang harus bertangung jawab atas kesehatan karyawan kalau perusahaan tidak mendaftarkan?”
“Ketika kami bertanya kepada karyawan terkait BPJS, masih banyak yang tidak tau karena minimnya sosialiasi. Sunguh karut marut sekali sistem yang ada. Belum lagi ketika sudah jelas ada perusahaan yang melangar hukum. Itu mereka masih baik-baik saja dan tidak ada proses hukum,” sesal Monang.
Lebih lanjut, Monang berharap, logmarch Surabaya – Jakarta ini adalah pintu masuk agar BPJS itu jauh lebih baik. Tidak hanya pelayan dan sistemnya, tetapi pemerintah juga harus memegang teguh bahwasanya kesehatan rakyat dan pekerja adalah aspek penting yang harus dijamin oleh negara.
Memang sudah saatnya pelayanan BPJS dikritisi kembali. “Saya juga berharap masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadahi ” pungkas Ahmadi.
Terkait perusahaan di Jawa Tengah yang belum mendaftarkan karyawanya di BPJS Kesehatan, Ahmadi berharap FSPMI Jawa Tengah bisa membantu mengumpulkan data dan temuan-temuan itu untuk dia selidiki dan di lakukan audiensi dengan dinas terkait atau di proses secara hukum.
[Nkh]
